DPRD NTB Keluhkan Lambatnya Verifikasi Kerusakan Gempa Lombok

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anak-anak korban gempa Lombok bermain di sekitar reruntuhan bangunan di Desa Batukliang Utara, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Foto: Dok Joko Intarto

    Anak-anak korban gempa Lombok bermain di sekitar reruntuhan bangunan di Desa Batukliang Utara, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Foto: Dok Joko Intarto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat atau DPRD NTB Isvie Rupaeda mengeluhkan lambatnya proses verifikasi data kerusakan rumah akibat gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat dalam rapat konsultasi tindak lanjut penanganan gempa bumi NTB di DPR RI, Senin, 10 September 2018. Ia khawatir masih banyak puing-puing dari 180 ribu rumah yang rusak belum dibereskan, padahal sebentar lagi akan masuk musim hujan.

    “Kenapa verifikasi begitu lambat?" ujar Isvie dalam rapat itu. Rapat dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Desa Tertinggal Eko Putro Sandjojo, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pendidikan Nasional Muhadjir Effendy, Kepala BNPB Willem Rampangilei, jajaran Pemerintah Provinsi NTB, anggota DPD NTB, dan pimpinan fraksi dan pimpinan komisi DPR RI.

    Baca:
    Kunjungi Lokasi Gempa Lombok, Jokowi Pimpin ...
    BNPB Sebut Potensi Nasional Masih Mampu Tangani Gempa Lombok ...

    BNPB mencatat saat ini 31.991 unit rumah yang terverifikasi rusak berat. Data ini berbeda jauh dengan data pemerintah daerah. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga mengatakan dirinya menerima keluhan yang sama. "Saya sudah menelepon bupati-bupati yang ada di NTB, semuanya mengeluhkan lambatnya verifikasi itu," ujar Fahri dalam rapat itu.

    Para kepala daerah, kata Fahri, meminta agar pemerintah pusat mempercayakan data verifikasi kepada pemerintah daerah. "Mereka bilang, pemerintah pusat percayalah. Kami sudah foto masyarakat itu di depan reruntuhan rumahnya," ujar Fahri menirukan keluhan masyarakat.

    Baca: Gempa Lombok, Jokowi Minta TNI Tangani ...

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Willem Rampangilei menjelaskan, BNPB bukan tidak percaya kepada pemerintah daerah, namun lembaganya memiliki mekanisme sendiri. "Kami memiliki mekanisme verifikasi dan validasi.” Masalahnya, banyak validasi yang tidak sama dengan pemerintah daerah.

    “Ini selalu terjadi saat terjadi bencana." Willem menjelaskan pihaknya tidak akan membiarkan verifikasi data kerusakan rumah akibat gempa Lombok terlalu lama. "Kami punya target Desember tahun ini akan selesai."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.