TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyambangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta Pusat guna memenuhi undangan dari Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I. "Salah satu agenda utama kami terkait meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan tanggungjawab dan keuangan negara di Kementerian Pertahanan," kata Anggota I BPK Agung Firman Sampurna, Senin, 10 September 2018.
Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari satu jam itu, BPK membahas pengelolaan laporan keuangan Kemenhan sekitar Juni 2018. BPK, kata Agung, mengapresiasi Kemenhan yang telah menunjukan upaya yang baik dalam mengelola anggaran. "Ini kemajuan luar biasa," ujar Agung. BPK, kata dia, mendukung pengelolaan keuangan dan kinerja Kemenhan.
Baca:
Kemenhan: MoU Pesawat Tempur KFX/IFX ...
Kemhan Akan Bertemu Avanti Soal Gugatan ...
Pada 2017, Kemenhan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. BPK melihat sejumlah masalah dalam pengelolaan anggaran. Salah satunya adalah proses administrasi internal.
Menurut Agung, ada tumpang tindih terhadap beberapa hal dalam sistem pengelolaan keuangan. "Masalahnya kompleks, karena memang sistem pengelolaan keuangan di Kementerian Pertahanan agak unik." Namun, Agung menolak menjelaskan secara detail keunikan itu.
Baca: Kemenhan Sebut Ada Keterlambatan ...
Ryamizard berjanji untuk melakukan perbaikan. Hasil itu terlihat dalam pertemuan hari ini yang dinilai BPK telah mengalami kemajuan sangat baik. "Ke depan, tidak ada lagi WDP atau catatan, masalah lain," kata Ryamizard.
