Usai Dilantik, 40 Anggota DPRD Kota Malang Harus Bekerja Maraton

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPRD, Subur Triono duduk sendiri di ruang rapat Komisi A yang kosong di gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, 4 September 2018. Ruangan Gedung DPRD Kota Malang terlihat kosong setelah KPK menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

    Anggota DPRD, Subur Triono duduk sendiri di ruang rapat Komisi A yang kosong di gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, 4 September 2018. Ruangan Gedung DPRD Kota Malang terlihat kosong setelah KPK menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

    TEMPO.CO, Malang - Sebanyak 40 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Malang akan dilantik pada Senin, 10 September 2018. Pelantikan tersebut akan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

    Baca: Mendagri Tjahjo Kumolo Hadiri Pelantikan 40 Anggota DPRD Malang

    Sekretaris DPRD Kota Malang Bambang Suharijadi memastikan Tjahjo Kumolo bakal menghadiri sidang paripurna istimewa Pergantian Antar Waktu (PAW) 40 anggota DPRD Kota Malang. "Semua calon anggota dewan dipastikan hadir," kata Bambang di kantornya, Senin, 10 September 2018.

    Mereka telah mengikuti gladi bersih persiapan sejak Ahad malam di gedung dewan. Bambang menjelaskan seusai pelantikan mereka akan segera bekerja maraton untuk menyelesaikan beragam agenda. Mulai sidang paripurna laporan keuangan dan pertanggungjawaban akhir wali kota Malang dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.

    Baca: Soekarwo: 40 Anggota DPRD Kota Malang Dilantik Senin Pekan Depan

    Selain itu, mereka juga harus mengisi alat kelengkapan dewan. Ini terkait dengan kasus korupsi dimana 41 anggota dewan periode 2014-2019 ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersisa lima orang, tiga lainnya berstatus saksi sedangkan dua diantaranya hasil pergantian antar waktu.

    Sementara alat kelengkapan dewan seperti badan musyawarah, badan legislasi, badan anggaran, anggota komisi, dan badan kehormatan kosong. Untuk itu, setelah dilantik para legislator harus bekerja maksimal. Agar pembahasan APBD Perubahan 2018 dan APBD 2019 tak molor dan mengganggu pembangunan dan pelayanan publik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.