Kamis, 22 November 2018

Kisruh Eks Napi Korupsi Nyaleg, M. Taufik Laporkan KPU ke DKPP

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, mengecek persiapan ruangan pendaftaran capres-cawapres untuk Pemilu 2019, Sabtu, 4 Agustus 2018. Pendaftaran pasangan capres-cawapres dibuka 4-10 Agustus 2018. Tempo/Syafiul Hadi

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, mengecek persiapan ruangan pendaftaran capres-cawapres untuk Pemilu 2019, Sabtu, 4 Agustus 2018. Pendaftaran pasangan capres-cawapres dibuka 4-10 Agustus 2018. Tempo/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Bakal Calon legislatif Partai Gerindra dari daerah pemilihan DKI Jakarta, M. Taufik, melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan KPU DKI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Taufik melaporkan kedua lembaga tersebut karena dianggap tidak menjalankan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengizinkan Taufik maju dalam Pemilihan Legislatif atau Pileg 2019.

    Baca: Bawaslu Bisa Gagalkan Eks Napi Korupsi Nyaleg Jika Ada Putusan MA

    "Kami melaporkan KPU DKI Jakarta dan KPU RI, seluruh komisioner," ujar kuasa hukum M. Taufik, Yupen Hadi, di kantor DKPP, Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Yupen menilai sikap KPU tak melaksanakan putusan Bawaslu dianggap sebagai pelanggaran etik. Menurut dia, putusan ini wajib dilaksanakan karena sudah ditetapkan oleh Bawaslu.

    Bawaslu DKI membuat keputusan meloloskan M. Taufik sebagai caleg Partai Gerindra untuk Dapil DKI Jakarta pada Jumat pekan lalu. Ketetapan Bawaslu ini mengundang polemik. Sebab, KPU memiliki aturan yang tertuang di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang isinya melarang mantan narapidana kasus korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual nyaleg. Taufik pernah menjadi narapidana kasus korupsi.

    Menurut Yupen, tindakan KPU menunda pelaksanaan putusan Bawaslu ini tanpa dasar hukum. Hal itu, ucap dia, merupakan pelanggaran hukum. "Pertama dia sudah membuat aturan yang merugikan, kedua setelah diputus Bawaslu, tidak mau melaksanakan. Jadi Pak Taufik itu dua kali jadi korban sebenarnya oleh arogansi KPU," kata Yupen.

    Simak juga: Wiranto Minta MA Percepat Uji Materi PKPU Eks Napi Korupsi Nyaleg

    Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Sahputra, mengatakan siap menghadapi laporan M. Taufik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik karena tak melaksanakan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait caleg eks koruptor. "Kami hadapi," ujar Ilham saat dihubungi wartawan, Jumat, 7 September 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kementerian PANRB: Standar Kelulusan Ujian CPNS 2018 Diturunkan

    Standar Kelulusan Ujian CPNS 2018 tahap Seleksi Kemampuan Dasar akan diturunkan oleh Kementerian PANRB akibat jumlah peserta yang lulus seleksi kecil.