TEMPO.CO, Jambi - Warga Suku Anak Dalam Bathin IX yang menetap di Sungai Pelumpang, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi, merasa belum diakui oleh pemerintah sebagai warga negara. Alasan mereka, sudah bertahun-tahun mengajukan Kartu Tanda Penduduk atau KTP tidak kunjung dipenuhi.
"Mungkin pemerintah belum mengakui kami sepenuhnya. Padahal, kami sejak 2013 menetap di sini dan berulang kali mengusulkan untuk mendapatkan KTP, tapi tidak direspons pemerintah," kata Rusman, 49 tahun, kepada Tempo, Kamis, 6 September 2018.
Keluhan serupa dikemukakan Hasan Badak, 55 tahun. "Anehnya lagi, kami setiap ada pemilihan disuruh memilih, baik pemilihan calon anggota legislatif atau pemiliham bupati dan gubernur," ujarnya.
Sebayak 228 kepala keluarga Sungai Anak Dalam kini tinggal di kawasan hutan Batanggari dan Muarojambi hingga keperbatasan Provinsi Sumatera Selatan. Mereka yang menetap 53 kepala keluarga di Desa Bungku, sisanya berpindah-pindah (nomaden). Mereka mendapat bimaan PT Restorasi Ekosistem Konservasi Indonesia (REKI) untuk dilibatkan mengelola kawasan Hutan Harapan.
"Mereka kami libatkan dalam merestorasi kawasan hutan sekaligus menjaganya," kata Adam Azis, Head of Stakeholder Partnership and Land Stabilisation Dipisition PT REKI. Menurut Adam, pelibatan mereka juga dalam bidang pencarian bibit kayu untuk ditanam kembali pada kawasan hutan eks Hak Pengusaan Huta PT Asialog. Mereka juga mendapat jaminan kesehatan dan pendidikan.
Sektor pendidikan PT REKI membuat sekolah kelas jauh dengan jumlah murid 33 orang. Tiga orang di antaranya akan masuk sekolah menengah tingkat pertama di Kecamtan Sungai Bahar, Kabupaten Muarajambi.
Advisor Penanaman Perencanaan dan Perlindungan Hutan PT REKI, YusupCahyadin, mengemukakan, ide merestorasi ekosistem sisa hutan hujan tropis dataran rendah menggugah Pemerintah Indonesia mengelurkan kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi secara resmi melalui SK Menteri Kehutanan No 159/Menhut-II/2004.
Pada 2005, untuk pertama kalinya di Indonesia menetapkan areal sekitar 100 hektare di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi sebagai kawasan restorasi ekosistem.
Kebijakan ini terlahir dari kekhawatiran akan hilangnya hutan alam di kawasan hutan produksi, rentannya pengelolaan kawasan hak pengusahaan hutan (HPH), dan perubahan hutan alam menjadi peruntukan lainnya.
Dari 16 juta hektare hutan dataran rendah Sumatera pada 1900, kini hanya tersisa sekitar 500 ribu hektare saja. Sebanyak 20 persennya adalah hutan harapan, yang membentang di dua kabupaten dalam Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Sarolangun dan Batanghari.
Iklan
Sementara itu hutan harapan di Provinsi Sumatera Selatan berada di Kabupaten Musi Banyuasin. Izin pengelolaannya diberikan kepada Unit Manajemen Hutan Harapan bentukan Burung Indonesia, Birdlife International dan Royal Society for the Protection of Birds.
Hutan Harapan merupakan sumber serta areal resapan air (water catchment area) penting bagi masyarakat Jambi dan Sumatera Selatan. Sungai Batang Kapas dan Sungai Meranti adalah hulu Sungai Musi yang mengalir melalui Sungai Batanghari Leko. Sungai ini adalah sumber kehidupan utama masyarakat. Sungai ini untuk air bersih, perikanan, pertanian, perkebunan maupun sarana transportasi.
Sungai Lalan merupakan sumber kehidupan warga masyarakat Kecamatan Bayunglincir, Kabuapten Musi Banyuasin dan sekitarnya. Sungai Kandang yang juga berhulu di Hutan Harapan merupakan sumber air penting bagi warga masyarakat di sekitar Sungai Bahar, Kabupaten Muarojambi, Jambi. Pada musim kemarau 2015 lalu, sungai-sungai yang berhulu di Hutan Harapan tetap mampu menangkap dan menyuplai air bagi masyarakat Sumatera Selatan dan Jambi.
SYAIPUL BAKHORI
