Saksi Sebut Anggota DPRD Jambi Minta Uang Ketok Palu ke Zumi Zola

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola tersenyum saat keluar dari gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan pada Senin, 6 Agustus 2018. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK menyatakan berkas perkara Zumi Zola telah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan terkait kasus dugaan suap proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jambi Tahun 2014-2017. TEMPO/Imam Sukamto

    Tersangka Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola tersenyum saat keluar dari gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan pada Senin, 6 Agustus 2018. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK menyatakan berkas perkara Zumi Zola telah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan terkait kasus dugaan suap proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jambi Tahun 2014-2017. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Dodi Irawan mengatakan pimpinan dan anggota DPRD meminta uang ketok palu kepada Gubernur Zumi Zola. Uang itu, kata dia, diminta sebagai syarat agar DPRD mau mengesahkan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Daerah Jambi 2017.

    Baca juga: Zumi Zola Gunakan Uang Gratifikasi untuk Beli Action Figure

    "Mereka meminta kami untuk menyampaikan itu ke Pak Gubernur," kata dia saat bersaksi dalam sidang dengan terdakwa Zumi Zola di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 6 September 2018.

    Dodi mengatakan aliran duit kepada pimpinan dan anggota DPRD punya nominal yang berbeda-beda. Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston meminta jatah dalam bentuk paket proyek senilai Rp 50 miliar. Sementara jatah untuk tiga Wakil DPRD Jambi ia ketahui dari orang kepercayaan Zumi Zola, Apif Firmansyah.

    Wakil Ketua DPRD Jambi AR. Syahbandar, kata dia, meminta Rp 600 juta, Chumaidi Zaidi Rp 650 juta. Sementara Wakil Ketua DPRD Zoerman Manap meminta Rp 750 juta dalam bentuk kompensasi proyek.

    Selain pimpinan, Dodi mengatakan anggota Komisi III DPRD Jambi, Badan Anggaran DPRD dan anggota lainnya juga turut mendapat jatah uang ketok palu. Sebanyak 13 anggota Komisi III DPRD Jambi, kata dia, mendapat jatah Rp 375 juta per orang. Sementara Badan Anggaran DPRD mendapat jatah Rp 205 juta dan anggota lainnya mendapatkan Rp 200 juta.

    Dodi mengatakan mendapat permintaan itu dia lantas melaporkan kepada Zumi Zola di rumah dinasnya. Zumi kemudian meminta Dodi berkoordinasi dengan Apif. Apif menyetujuinya dan memanggil kontraktor Muhammad Imaduddin untuk mengumpulkan dana dari rekanan penggarap proyek infrastruktur di Jambi.

    Menurut Dodi setelah dihitung kebutuhan yang ketok palu untuk pimpinan dan anggota DPRD Jambi berjumlah Rp 15,150 miliar. Uang itu, kata dia, diserahkan ke DPRD secara bertahap. "Dari Januari (2017) kalau ada uangnya terkumpul langsung dikasih," kata dia.

    Baca juga: Begini Rincian Penggunaan Uang Gratifikasi Zumi Zola

    Dalam perkara ini, KPK mendakwa Zumi Zola memberikan suap Rp 16,4 miliar kepada pimpinan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019. Zumi didakwa melakukan itu bersama Apif, Erwan Malik, pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Jambi Arfan, dan Asisten 3 Sekda Provinsi Jambi Saipudin.

    Selain itu, KPK juga mendakwa Zumi menerima gratifikasi senilai Rp 44 miliar dan satu unit Toyota Alphard dari sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014-2017.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.