Rabu, 14 November 2018

Mandatori B20, Solusi Menyeluruh untuk Pembangunan Ekonomi

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri: Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati secara simbolis mengisi tangki bus dengan bahan bakar minyak B20 dalam peluncuran Mandatori B20 di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018. B20 merupakan solar dengan campuran biodiesel 20 persen. TEMPO/Tony Hartawan

    Dari kiri: Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati secara simbolis mengisi tangki bus dengan bahan bakar minyak B20 dalam peluncuran Mandatori B20 di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018. B20 merupakan solar dengan campuran biodiesel 20 persen. TEMPO/Tony Hartawan

    INFO NASIONAL - Pemerintah telah meluncurkan program perluasan mandatori biodiesel B20 pada 1 September 2018. Melalui program ini, penggunaan bahan bakar dengan campuran 80 persen solar dengan 20 persen biodiesel berbahan dasar sawit wajib digunakan baik di sektor bersubsidi (Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO.

    Penggunaan B20 memang bukan hal baru, karena sejak 2016 pemerintah telah mewajibkan penggunaan bahan bakar tersebut. Hanya saja penggunaannya terbatas untuk sektor PSO. Kini, dengan kebijakan baru tersebut, penggunaan B20 diperluas menyasar semua pengguna solar. Dengan demikian, bahan bakar solar tanpa campuran (B0) yang sebelumnya dipasarkan di berbagai SPBU praktis digantikan oleh B20.

    Sempat muncul pertanyaan dari sejumlah kalangan di masyarakat mengenai dampak penggunaan B20 terhadap kendaraan, termasuk kekhawatiran bahwa B20 bisa mengganggu kinerja mesin.  Satu hal yang patut diketahui adalah, B20 dipastikan aman untuk kendaraan, baik untuk kendaraan lama maupun baru.

    Uji coba yang telah dilakukan pemerintah membuktikan hal itu. Bahkan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), pada 2015 juga melakukan uji coba pada kendaraan yang menemuh jarak 40.000 kilometer. Hasilnya menunjukkan, bahwa B20 bisa meningkatkan akselerasi dan performa kendaraan, mengurangi emisi. Namun kendaraan itu mengkonsumsi empat persen lebih banyak bahan bakar dibandingkan kendaraan yang mengkonsumsi solar biasa.

    Asosiasi produsen mobil Jepang  (JAMA) juga menyatakan hal sama, bahwa B20 bisa diterima untuk kendaraan. Satu hal yang juga patut menjadi perhatian adalah, gangguan pada mesin kendaraan bisa saja terjadi pada kendaraan lama pada saat kendaraan itu pertama kali menggunakan B20. Sebab B20 memiliki efek solvent bila dicampur dengan solar biasa, yakni semacam efek sabun.

    Efek solvent pada B20 adalah kemampuan untuk membersihkan kotoran yang mengendap pada dinding tangki maupun saluran bahan bakar. Bila dalam tangki pada kendaraan lama itu terdapat kotoran yang terbawa oleh bahan bakar lama, maka ketika pertama menggunakan B20, kotoran itu akan tersapu bersih dari tangki dan kemudian terbawa hingga mengendap dalam saringan atau filter bahan bakar.

    Endapan pada saringan itulah yang bisa mengganggu kinerja kendaraan. Namun, gangguan tersebut bisa dihindari jika saringan sering dibersihkan. Karena itu, pengguna kendaraan perlu membersihkan filter bahan bakar sebelum menggunakan B20. Gangguan seperti itu hanya terjadi pada masa awal penggunaan B20, setelah itu tidak akan terjadi lagi.

    Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, kebijakan perluasan mandatori B20 memiliki banyak tujuan, baik untuk mendorong perekonomian nasional secara umum maupun untuk menjaga kelestarian lingkungan.

    Terhadap perekonomian nasional, program ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan anggaran negara karena mampu mengurangi defisit neraca transaksi berjalan. Saat program ini diterapkan, bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini diimpor praktis akan berkurang karena tergantikan oleh B20. Saat itulah cadangan devisa akan dihemat sekaligus defisit perdagangan juga berkurang. Selama ini, BBM merupakan komoditas impor terbesar sekaligus menjadi kontributor utama terhadap defisit perdagangan.

    “Berdasarkan penghitungan oleh Kementerian ESDM, jika kebijakan berlaku efektif per 1 September, maka penghematan yang bisa didapat negara untuk sementara adalah 1,1 miliar dolar AS atau Rp15,8 triliun,” ujar Menteri Perekonomian Darmin Nasution.

    Menurut Bank Indonesia (BI), defisit neraca transaksi berjalan akan menurun hingga akhir tahun ini, hingga berada di kisaran 2,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, posisi defisit transaksi berjalan mencapai 3 persen dari PDB dan pada kuartal II-2018 tercatat sebesar US$ 8 miliar.

     “Tahun ini pengurangan impor akan mencapai US$ 2,2 miliar. Tahun depan US$ 2,2 miliar dikali 3 jadi US$ 6,6 miliar. Kemudian ekspor akan naik US$ 4-5 miliar,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Selain itu, perluasan B20 secara langsung juga akan meningkatkan produksi B20 itu sendiri, yang berarti penyerapan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang merupakan bahan bakunya otomatis akan meningkat. Kondisi ini sangat menguntungkan petani kelapa sawit, karena hasil panen mereka berupa tandan buah segar (TBS) bisa langsung diserap, sekaligus menaikkan harga TBS-nya.

    Saat ini, industri sawit nasional tengah mengalami kelebihan pasokan. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), program perluasan mandatori B20 akan menyerap sekitar 4 juta ton minyak sawit dalam tahun ini.

    “Kapasitas produksi biodiesel saat ini hanya 30 persen, atau menghasilkan 3,5 juta kilo liter pertahun. Ini menunjukkan produksi biodiesel domestik sangat mungkin untuk ditingkatkan, terlebih dalam keadaan pasokan CPO yang berlebih,” ujar Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

    Sebagai badan yang mengelola dana perkebunan sawit, BPDPKS memiliki peran signifikan dalam keberhasilan program perluasan mandatori B20. Sesuai amanat undang-undang dan ketentuan yang berlaku, dana sawit yang dikelola BPDPKS antara lain digunakan untuk pengembangan bahan bakar nabati jenis biodiesel.

    Dalam hal ini, BPDPKS bertugas menyalurkan dana insentif untuk produksi biodiesel. Dana insentif tersebut digunakan untuk menutup selisih harga indeks patokan (HIP) biodiesel dan solar. “BPDPKS siap mendukung program perluasan B20, termasuk dalam hal penyediaan dana,” ujar Dono.

    Menurutnya, dalam tahun ini, BPDPKS telah menyalurkan dana insentif 1,1 juta kiloliter biodiesel hingga semester I/2018. Sedangkan selama 2017, penyaluran insentif digunakan untuk 2,3 juta kilo liter biodiesel.

    Dalam kaitan implementasi program perluasan B20 ini, BPDPKS juga menyediakan layanan Call Center 14036. Layanan ini disediakan bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai B20 maupun aplikasinya pada kendaraan dan peralatan yang membutuhkan konsumsi bahan bakar B20. Layanan Call Center 14036 juga akan menjadi wahana bagi kalangan industri untuk mengetahui data dan informasi terkini mengenai penggunaan dan penyaluran B20. Call Center 14036 B20 bisa diakses melalui sambungan telepon ke nomor 14036 maupun secara online pada situs b20.bpdp.or.id. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lion Air JT - 610, Kecelakaan Pesawat Nomor 100 di Indonesia

    Jatuhnya Lion Air nomor registrasi PK - LQP rute penerbangan JT - 610 merupakan kecelakaan pesawat ke-100 di Indonesia. Bagaimana dengan di dunia?