Gantikan Agus, Rizal Mallarangeng Jadi Ketua DPD Golkar Jakarta

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rizal Mallarangeng. TEMPO/Ifa Nahdi

    Rizal Mallarangeng. TEMPO/Ifa Nahdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memutuskan mengganti pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Provinsi DKI Jakarta dari Agus Gumiwang kepada Wakil Ketua Koordinator Bidang Penggalangan Khusus DPP Golkar Rizal Mallarangeng. Penggantian pejabat partai itu dilakukan karena Agus dilantik sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Agustus 2018.

    Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPP Golkar Ibnu Munzir mengatakan penunjukan Rizal sebagai plt Ketua DPD Golkar DKI Jakarta berdasarkan keputusan DPP. Surat pengangkatan Rizal  bertanggal 31 Agustus 2018 diteken Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal Lodewijk F. Paulus. “Insya Allah di bawah tangan Pak Celi (sapaan Rizal) Golkar DKI bangkit," kata dia di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Cikini, Jakarta, Kamis, 6 September 2018.

    Baca:
    Tanamkan Rasa Optimistis pada Kader Golkar, Agun Buat Puisi ...
    Golkar Gelar Silaturahmi Nasional Bahas Evaluasi Pilkada ...

    Ibnu menjelaskan Rizal harus melakukan konsolidasi organisasi secara menyeluruh di jajaran pengurus DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta. Rizal diberi kewenangan mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa DPD Golkar DKI Jakarta paling lambat dua bulan.

    "Saya menerima amanahnya, saya berjanji untuk memberikan yang terbaik.” Dengan persahabatan, dengan kerja sama dari seluruh komponen kekuatan DPD DKI Jakarta Partai Golkar, ia yakin Golkar akan kembali meraih kejayaan.

    Baca:Golkar: Kasus Proyek PLTU Riau-1 Urusan Idrus - Eni Saragih

    Rizal menuturkan Agus dan pengurus DPD Golkar DKI Jakarta telah menyiapkan sistem dan program kerja dengan baik. Ia bertekad untuk meneruskannya.

    Ia berujar segera mengumpulkan pengurus DPD Golkar DKI Jakarta untuk menyelesaikan administrasi dalan tempo dua pekan dalam rangka persiapan menghadapi pemilihan umum 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.