TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi langsung membawa delapan kepala daerah berserta wakilnya seusai pelantikan gubernur oleh Presiden Joko Widodo ke Gedung KPK, Jakarta Selatan. "Ini inisiatif KPK untuk mengundang langsung. (Untuk menunjukkan) Oh, ini loh KPK," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga turut berkunjung di Gedung KPK, Rabu 5 September 2018.
Masih berseragam saat pelantikan, kepala daerah bergiliran keluar gedung KPK setelah bertemu ketua KPK. Menurut Tjahjo dalam pertemuan itu KPK ingin menjalin komunikasi sedari awal dengan kepala daerah. Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah.
Baca:
8 Gubernur Baru yang Dukung Jokowi, Begini ...
Kata Ridwan Kamil Soal Pelantikan Gubernur ...
Selain itu, KPK juga ingin mengetahui kendala dan masalah kepala daerah dalam menjalankan pemerintah yang bersih.
Mendagri mengatakan membangun komunikasi dan komitmen kepala daerah sejak awal pemerintahan merupakan salah satu solusi dalam pencegahan korupsi di daerah. Apalagi saat ini di setiap daerah, KPK sudah memiliki koordinator wilayah, yang bisa sejalan dengan kepala daerah.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan pertemuan seusai pelantikan gubernur itu membicarakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi agar tidak kembali terjadi. "Membicarakan agar tidak terulang lagi hal negatif terhadap kepala daerah."
Baca: Ridwan Kamil Dilantik Jadi Gubernur Jawa Barat ...
Delapan pasangan kepala daerah yang datang ke KPK itu adalah
- Nurdin Abdullah-Andi Sudirman, Sulawesi Selatan
- Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, Sumatera Utara
- Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Jawa Barat
- Sutarmidji-Ria Norsan, Kalimantan Barat
- Ganjar Pranowo-Taj Yasin, Jawa Tengah
- Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha, Bali
- Ali Mazi-Lukman Abunawas, Sulawesi Tenggara
- Lukas Enembe-Klemen Tinal, Papua
