TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Malang Sutiaji mengumpulkan para pimpinan partai di Balai Kota Malang. Ia mendesak partai bersama-sama mengajukan mekanisme pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kota Malang yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat dugaan korupsi.
Baca juga: Daftar 22 Anggota DPRD Malang Tersangka Suap KPK
Rapat dilangsungkan di Balai Kota Malang malam ini pukul 19.00 WIB, Rabu 5 September 2018. Sekretaris DPRD Kota Malang Bambang Suharijadi mengatakan keputusan itu diambil setelah berkoordinasi dengan Gubenur Jawa Timur Soekarwo.
"Saya diminta menyiapkan rapat paripurna pelantikan anggota dewan hasil PAW, Senin depan," katanya.
Korupsi berjamaah terjadi di DPRD Kota Malang. Dari total 45 anggota dewan, 41 ditetapkan tersangka, terdakwa dan terpidana. Tersisa lima anggota dewan, terdiri dari dua anggota dewan hasil PAW dan tiga lainnya anggota periode 2014-2019. Ketiganya berstatus sebagai saksi dalam kasus itu.
Menurut Sutiaji, pergantian antar waktu, merupakan kewenangan partai. Sehingga bola panas, kata dia, kini ada di tangan partai.
"Tak bisa memaksa, semua diserahkan ke pimpinan partai, " ujarnya.
Menurut Sutiaji, hal yang bisa dilakukan adalah dengan prosedur tetap, tapi lembaga bekerja cepat. Adapun prosedurnya adalah, setelah partai mengajukan berkas ke sekretariat dewan, KPU bakal meneliti berkas bersama-sama dalam sehari, sehingga bisa langsung diajukan ke Gubernur Jawa Timur. "Gubernur segera menyiapkan Surat Keputusan," ujarnya.
Baca juga: KPK Tetapkan 22 Anggota DPRD Malang Jadi Tersangka
Ia berharap partai bersama-sama melakukan PAW anggota DPRD Kota Malang. Menurut Sutiaji, saat ini Sekretaris Dewan telah menerima berkas pengajuan PAW dari PDIP sebanyak 4 orang, dan PAN satu orang. Sedangkan PKB sedang dalam proses untuk 4 anggota dewan.
Menurut Sutiaji, sesuai jumlah anggota DPRD Kota Malang yaitu 45 orang, maka kuorum minimal 30 orang dalam persidangan. "Sehingga diharapkan 30 orang telah diganti antar waktu," kata dia.
