Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemilu 2019, Sekitar 32,6 Juta Pemilih Terdaftar di Jawa Barat

image-gnews
Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung
Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung
Iklan

TEMPO.CO, Bandung -Komisi Pemilihan Umum menetapkan sebanyak 32,636 juta pemilih berada di Jawa Barat pada Pemilu 2019. Data tersebut diambil oleh Komisi Pemilihan Umum dari daftar pemilih dan pemilih tambahan pada pemilihan gubernur Jawa Barat, serta pemilih pemula yang berusia 17 tahun terhitung mulai 17 April 2019. 

“Tidak ada komplain dari partai politik dan tidak ada komplain dari Bawaslu,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum  Jawa Barat  Yayat Hidayat saat dihubungi Tempo, Selasa, 4 September 2018. Pemilih yang ditetapkan (DPT) dalam rapat pleno KPU Jawa Barat pada akhir pekan lalu, terdiri dari sekitar 16,401 juta orang laki-laki dan 16,235 juta perempuan. Yayat tak merinci berapa jumlah pemilih pemula yang terdaftar.

Yayat mengatakan, lokasi pemungutan akan bertambah menjadi 137.401 TPS di 627 kecamatan atau 5.957 desa/kelurahan. Setiap TPS nantinya melayani 300 pemilih, yang pada 2014 lalu berjumlah 500 pemilih. Hasil penetapan daftar pemilih itu hari ini akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap nasional.

Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan pemilih yang terdaftar terbanyak dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Angka pemilih dalam daftar pada 2019 ini lebih sedikit dari 2014, yang saat itu ditetapkan 33,045 juta.

Suara sah di Jawa Barat pada 2014 sekitar 23,6-an juta. Suara pemilih yang sampai ke DPR diwakili oleh sepuluh partai politik. Sekitar satu juta orang memilih Partai Nasdem.  Sekitar 1,5 juta orang memilih PKB. Sebanyak 1,9 juta orang memilih PKS.

PDI Perjuangan mendapat suara terbanyak dengan 4,4 juta orang. Sekitar 3,5 juta orang memilih Partai Golkar, sekitar 2,3 juta orang memilih Partai Gerindra. Sedangkan Partai Demokrat mendapat suara 1,9 juta, Partai Amanat Nasional sekitar 1,3 juta, Partai Persatuan Pembangunan dengan  1,75 juta, dan Partai Hanura meraih 1,2 juta suara.  

Suara sah lainnya memilih Partai Bulan Bintang dan PKPI.  Kedua partai ini tak mendapatkan kursi karena suara sah nasional yang mereka dapat tak sampai batas suara minimal untuk perhitungan kursi DPR.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada pemilu 2014 lalu dari 550 kursi DPR, sebanyak 91 kursi dialokasikan dari Jawa Barat. Kursi-kursi DPR dari Jawa Barat diperoleh oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura dan Partai NasDem.

PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera menjadi tiga partai dengan perolehan kursi DPR terbanyak dari Jawa Barat, masing-masing 18, 17, dan sebelas kursi.

Partai Gerindra menjadi partai baru yang moncer perolehan kursinya di Jawa Barat. Partai ini memperoleh sepuluh kursi. Kursi yang diperoleh partai ini melampaui perolehan Partai Demokrat (9 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan yang masing-masing mendapatkan tujuh kursi, dan Partai Hanura dengan empat kursi. Partai NasDem yang juga menjadi partai pendatang pada waktu itu mendapat satu kursi DPR.

Para pemilu kali ini, partai peserta pemilu bertambah. Ada tiga partai politik yang baru ikut, yakni Partai Serikat Indonesia, Partai Berkarya, dan Partai Perindo. Pemilih di Jawa Barat tetap mendapat alokasi 91 kursi DPR. Adapun jumlah kursi DPR disepakati bertambah menjadi 575.

Pada pemilihan presiden 2014, sebanyak 14,61 juta pemilih dari Jawa Barat menyuarakan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Adapun pemilih Joko Widodo-Jusuf Kalla sebanyak 9,53 juta suara.
 
AHMAD FIKRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

2 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.


Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

3 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) menskors sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA/Hafidz Mubarak
Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.


Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

4 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?


Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

8 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.


Perludem Perkirakan Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat

27 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perludem Perkirakan Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat

Hampir semua partai politik tidak menjamin pencalonan 30 persen keterwakilan perempuan di tiap dapil di Pileg 2024.


Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

27 hari lalu

Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

Usai Pileg 2024, kursi ketua DPR jadi pembahasan menarik berikutnya. Benarkah jatah kursi ketua DPR hanya hak partai pemenang pemilu?


PPP, PSI, hingga Partai Demokrat Ajukan Gugatan Sengketa Pileg ke MK

31 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP, PSI, hingga Partai Demokrat Ajukan Gugatan Sengketa Pileg ke MK

PPP, PSI, hingga Partai Demokrat mengajukan permohonan sengketa Pileg ke MK.


PSI Gagal Masuk Senayan, Raihan Suara Partai Bro dan Sis dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

33 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
PSI Gagal Masuk Senayan, Raihan Suara Partai Bro dan Sis dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

PSI kembali gagal masuk Senayan selama dua periode Pemilu, 2019 dan 2024. Perolehan suara partai bro dan sis pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.


Profil Ketua MK dari Masa ke Masa: Jimly Asshiddiqie hingga Suhartoyo, Termasuk Mahfud MD dan Anwar Usman

34 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kiri) saat pembacaan putusan perkara No.32/PUU - VI/2008 tentang iklan kampanye di Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, (24/2). ANTARA/Fanny Octavianus
Profil Ketua MK dari Masa ke Masa: Jimly Asshiddiqie hingga Suhartoyo, Termasuk Mahfud MD dan Anwar Usman

Mahkamah Konstitusi telah dipimpin 7 Ketua MK sampai hari ini, Jimly Asshiddiqie hingga Suhartoyo, termasuk Mahfud MD dan Anwar Usman.


Fakta Menjelang Sidang Sengketa Pemilu di MK: Bantuan Keamanan hingga Nama Ketua Panel

34 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), memimpin jalannya sidang dengan agenda pembacaan putusan uji formil aturan syarat usia capres dan cawapres di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. MK menolak permohonan yang diajukan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar. MK menolak gugatan uji formil terkait putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Fakta Menjelang Sidang Sengketa Pemilu di MK: Bantuan Keamanan hingga Nama Ketua Panel

MK mengungkapkan hakim konstitusi yang menangani sidang sengketa pemilu diberi bantuan keamanan. Fakta lain, nama Ketua Panel sudah ditentukan.