DPRD Kota Malang yang Sepi Terima Pengaduan PKL Korban Gusuran

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, 27 Maret 2018. Moch Anton yang juga merupakan calon Wali Kota Malang pada Pilkada 2018 itu ditahan KPK sebgai tersangka pemberi suap kepada anggota DPRD Kota Malang terkait pembahasan APBD-P TA 2015. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, 27 Maret 2018. Moch Anton yang juga merupakan calon Wali Kota Malang pada Pilkada 2018 itu ditahan KPK sebgai tersangka pemberi suap kepada anggota DPRD Kota Malang terkait pembahasan APBD-P TA 2015. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Malang - Meski sepi karena legislatornya sebagian besar ditangkap KPK karena diduga menerima suap, DPRD Kota Malang masih menerima pedagang kaki lima (PKL) Jalan Pahlawan TRIP Kota Malang yang unjuk rasa, Selasa 4 September 2018. Mereka menuntut agar bisa kembali berjualan.

    "Kami telah berkirim surat ke DPRD belum dibalas, tak digubris, " kata Koordinator aksi, Edy Susanto. Mereka mengawali aksi ke Kantor Wali Kota Malang. Berharap pelaksana tugas Wali Kota Malang Sutiaji mengizinkan mereka agar bisa berjualan kembali.

    Baca:
    PDIP Segera Ganti Lima Anggota DPRD Kota ...
    KPK Tetapkan 22 Anggota DPRD Malang Jadi Tersangka

    Sementara itu, di gedung DPRD Kota Malang hanya ada dua legislator yang hadir. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPRD Kota Malang Abdurrohman. Sedangkan 41 dari 45 anggota dewan lain telah ditetapkan tersangka, terdakwa dan terpidana suap atau korupsi pengesahan APBD Perubahan 2015.

    Anggota lainnya absen tak masuk kerja, Abdurrohman menyatakan pelayanan kepada masyarakat tetap dilaksanakan. "Pengaduan PKL tetap kami terima. Mendengarkan aspirasi mereka dan mencarikan solusi," ujar dia.

    Baca: 41 dari 45 Anggota DPRD Malang Telah Jadi Tersangka Suap

    Abdurrohman juga akan menerima tamu yang berkunjung ke DPRD Kota Malang.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.