Mendagri Siapkan Tiga Opsi Diskresi untuk Pemda Kota Malang

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gestur anggota DPRD Malang, Hadi Susanto saat keluar dari gedung KPK mengenakan rompi tahanan setelah diperiksa, di Jakarta, Senin, 3 September 2018. Puluhan anggota DPRD Malang periode 2014-2019 itu ditahan KPK lantaran diduga terlibat dugaan suap menerima hadiah atau janji terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Gestur anggota DPRD Malang, Hadi Susanto saat keluar dari gedung KPK mengenakan rompi tahanan setelah diperiksa, di Jakarta, Senin, 3 September 2018. Puluhan anggota DPRD Malang periode 2014-2019 itu ditahan KPK lantaran diduga terlibat dugaan suap menerima hadiah atau janji terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menggunakan diskresi untuk memastikan roda pemerintahan daerah Kota Malang berjalan. Dia menyiapkan tiga skenario.

    Baca: 41 Anggota Jadi Tersangka, Agenda DPRD Malang Terbengkalai

    "Kami menyiapkan tiga opsi, salah satunya menyerahkan ke gubernur untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan memfasilitasi tingkat dua," kata Tjahjo di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa, 4 September 2018.

    Tjahjo mengatakan, diskresi juga dapat berupa izin Menteri Dalam Negeri. Opsi lainnya adalah menerbitkan peraturan gubernur, wali kota, atau bupati setelah ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

    Tjahjo mengatakan saat ini tengah mengkonsultasikan ketiga opsi tersebut dengan KPK saat ini. Dia berharap lembaga antirasuah itu membantu menentukan opsi terbaik. Konsultasi juga dilakukan lantaran kasus serupa berpotensi terjadi di daerah lain, salah satunya Sumatera Utara.

    Baca: 41 dari 45 Anggota DPRD Malang Telah Jadi Tersangka Suap

    Keputusan diskresi diambil lantaran 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan tersangka oleh KPK. Dengan jumlah anggota yang tersisa, DPRD tak bisa mengambil keputusan karena tidak mencapai kuorum.

    "Saya keluarkan diskresi saja agar setiap keputusan politik pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah bisa berjalan," ujarnya. Keputusan diambil mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

    Baca: 15 Anggota DPRD Malang Kembalikan Uang Suap ke KPK

    KPK telah menetapkan 41 anggota DPRD Malang sebagai tersangka dalam kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kota Malang (APBD-P) tahun anggaran 2015. Selain anggota DPRD, mantan Wali Kota Malang Mochamad Anton dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang Jarot Edy Sulistiyono.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.