Golkar: KPK Belum Pernah Minta Laporan Keuangan Munaslub Golkar

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kiri) dan Ketua Pelaksana Nurdin Halid (kedua kanan) memukul alat musik tifa bersama-sama saat membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, 18 Desember 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kiri) dan Ketua Pelaksana Nurdin Halid (kedua kanan) memukul alat musik tifa bersama-sama saat membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, 18 Desember 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus mengatakan, sampai saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum pernah meminta laporan keuangan Munaslub Golkar, untuk menelusuri dugaan aliran dana suap PLTU Riau-1.

    Baca: Kata Sekjen Golkar Soal 2 Kader Terjerat Suap Proyek PLTU Riau-1

    "Belum (pernah diminta KPK). Tapi nanti kita lihat, karena KPK juga sedang bekerja," ujar Lodewijk kepada Tempo di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin malam, 3 September 2018.

    Dugaan aliran dana suap ke Munaslub Partai Golkar mencuat setelah bekas Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih yang menjadi tersangka dalam kasus PLTU Riau buka suara. Eni mengaku memberikan Rp 2 miliar hasil suap proyek PLTU Riau untuk Munaslub Golkar 2017.

    Eni Saragih menjabat bendahara umum perhelatan yang mendapuk Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. "Yang Rp 2 miliar, saya gunakan untuk Munaslub," ujar Eni seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Senin, 25 Agustus 2018.

    Baca: KPK Sebut Setya Novanto Tahu Pengaturan Suap Proyek PLTU Riau-1

    Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan lembaganya akan menelusuri pengakuan Eni Saragih soal dugaan tersebut. Menurut Febri, pengakuan Eni Saragih itu akan dikonfrontasi dengan saksi lain. Aliran dana, kata Febri, harus jelas apakah dipergunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk juga apakah ada yang mengalir untuk sebuah kegiatan partai politik.

    Meski begitu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan sejauh ini KPK belum menemukan pembuktian soal adanya aliran dana ke Golkar dan masih melakukan pengembangan kasus ini. "Sampai sekarang belum ada pembuktian itu dipakai atau tidak," kata Eni seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Senin, 25 Agustus 2018.

    Baca: Kasus Suap PLTU Riau, Nicke Widyawati Mangkir dari Panggilan KPK

    Adapun Partai Golkar telah membantah adanya aliran dana suap PLTU Riau-1 ke partainya. Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar 2017, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tak ada sepeser pun uang Eni ke Munaslub. Agus pun menyatakan bahwa partainya siap diaudit jika diperlukan. "Kami clean and clear. Diaudit di mana pun siap," ujar Agus Gumiwang kepada Tempo di kantor DPP Golkar, Jakarta pada Senin, 27 Agustus 2018.

    ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.