Kejutan Ma'ruf Amin dan Sandiaga Belum Pengaruhi Elektabilitas

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Jokowi dan Prabowo, Mahfud Md dan Sandiaga Uno Disebut

    Wakil Jokowi dan Prabowo, Mahfud Md dan Sandiaga Uno Disebut

    TEMPO.CO, Jakarta - Dipilihnya Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno sebagai calon pasangan Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun depan belum menunjukkan pengaruh yang signifikan pada elektabilitas. Itu berdasarkan hasil survei Y-Publica selama sepuluh hari terhitung sejak tiga hari setelah partai-partai politik mengumumkan pasangan calon yang mereka ajukan ke Komisi Pemilihan Umum.

    Pemilihan Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno di luar perkiraan. Tapi kejuatan itu belum memperlihatkan pengaruh pada elektabilitas calon. "Artinya, kemunculan kedua cawapres memang tidak terlalu diharapkan oleh publik," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono di Bakoel Coffie, Jakarta, Senin, 3 September 2018.

    Elektabilitas Jokowi sebagai calon presiden mencapai 53,9 persen pada Mei lalu. Sementara survei terbaru Y-Publica memperlihatkan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin sekitar 52,7 persen. Begitu pula dengan Sandiaga Uno yang menjadi calon pasangan untuk Prabowo Subianto. Elektabilitas Prabowo sebagai calon presiden pada Mei lalu mencapai 28,8 persen. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga pada survei Agustus ini sebesar 28,6 persen.

    Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden selama sepuluh hari terhitung tiga hari setelah pengumuman pasangan calon oleh partai politik pada 10 Agustus 2018. Responden dipilih mewakili 120 desa dari 34 provinsi di Indonesia. Margin of error survei sebesar 2,98 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Metode survei dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling).

    Hasil survei Y-Publica ini memperlihatkan Ma’ruf Amin lebih tinggi elektabilitasnya dari Sandiaga. Ma’ruf memiliki elektabilitas 40,6 persen, Sandiaga memiliki elektabilitas 36,8 persen.

    VINDRY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.