Jokowi Minta Caleg dan Akar Rumput Komunikasi Intensif

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan keterangan seusai membuka acara pekan orientasi caleg Partai NasDem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 1 September 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Presiden Joko Widodo memberikan keterangan seusai membuka acara pekan orientasi caleg Partai NasDem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 1 September 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para calon anggota legislatif melakukan komunikasi secara intensif dengan masyarakat akar rumput.

    "Intinya memang harus berkomunikasi dengan akar rumput, berkomunikasi dengan masyarakat bawah, tentu saja dengan bahasa-bahasa mereka," kata Joko Widodo seusai membuka Pekan Orientasi Calon Legislatif DPR RI dan Tim Pemenangan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 Partai Nasdem di kawasan Ancol Jakarta Utara, Sabtu, 1 September 2018 malam.

    Jokowi menyebutkan cara itu akan memudahkan calon anggota legislatif meraih suara. Jokowi yang kembali diajukan sebagai calon presiden,  oleh gabungan partai satu di antaranya NasDem, meminta para calon legislator dari Partai Nasdem menyampaikan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.  

    “Program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah itu juga perlu disampaikan kepada masyarakat sebagai sebuah poin untuk mendapatkan suara," kata Jokowi.

    Jokowi mengapresiasi dukungan dari Partai Nasdem dan para calon legislator partai itu terhadap dirinya.  "Dukungan Partai Nasdem memang totalitas, habis-habisan," kata Jokowi.

    Terkait adanya calon legislator eks narapidana, Jokowi mengatakan hal itu sebagai kewenangan Komisi Pemilihan Umum. "Peraturan PKPU itu wilayahnya KPU. KPU itu independen. Termasuk juga Bawaslu. Mereka mempunyai kewenangan sendiri-sendiri," kata dia.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.