TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya buka suara terkait maraknya pelarangan deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah tempat. Menurut dia, meski Indonesia negara demokrasi, namun tetap ada batasan dalam berekspresi.
Baca juga: Polisi: #2019GantiPresiden Tak Masalah Asalkan Tidak Ditolak
"Negara ini demokrasi. Bebas berkumpul, berpendapat, iya. Tapi ingat ada batasannya, ada aturannya, ya kan?," kata Jokowi seusai menghadiri acara pembukaan pekan orientasi calon legislatif Partai NasDem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu, 1 September 2018.
Menurut Jokowi, langkah kepolisian yang membubarkan deklarasi #2019GantiPresiden sudah tepat dengan pertimbangan keamanan. Deklarasi ini di sejumlah tempat dinilai berpotensi memicu bentrokan antara pihak yang pro dan kontra.
"Kalau polisi gak apa-apa dan terjadi benturan, yang disalahkan siapa? Polisi lagi. Proses pencegahan itu memang sudah menjadi tugas (Polri)," kata dia.
Jokowi menuturkan andai deklarasi #2019GantiPresiden tidak menuai pertentangan dan penolakan oleh masyarakat, maka seharusnya bisa dilakukan di mana saja. "Sekali lagi ini negara demokrasi. Bebas berkumpul, berserikat, sekali lagi ada aturannya jangan sampai menabrak keamanan, ketertiban sosial," ujarnya.
Baca juga: Inisiator: Semakin Ditekan, #2019GantiPresiden Semakin Besar
Sebelumnya, di sejumlah daerah terjadi penolakan terhadap deklarasi #2019GantiPresiden. Di Pekanbaru, Riau, sejumlah massa menolak kedatangan aktivis gerakan ini, Neno Warisman, pada Sabtu, 25 Agustus 2018. Kepala Kepolisian Daerah Riau Brigadir Jenderal Widodo Eko Prihastopo bahkan meminta deklarasi tersebut dibatalkan.
Sementara itu, massa aksi #2019GantiPresiden sempat terlibat bentrokan dengan pihak yang kontra di Surabaya, Jawa Timur, berselang sehari setelah insiden penolakan Neno Warisman di Pekanbaru.
