TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresiden Moeldoko meminta kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk membantu menjawab kritik yang mengarah kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Contohnya, kritik ihwal pembangunan.
Baca juga: Ombudsman Tegur Sikap Ngabalin Bela Jokowi, PDIP: Tugasnya Begitu
"PDI Perjuangan harus bisa memberikan penjelasan di masyarakat, bahwa pembangunan infrastruktur di berbagai daerah itu tidak semata fisik saja," kata Moeldoko dikuti dari keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 1 September 2018.
Pernyataan itu disampaikan Moeldoko dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) PDIP dalam rangka konsolidasi persiapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019. Rakornas diadakan di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 September 2018.
Baca: PKB: Jokowi Belum Umumkan Ketua Timses Karena Asian Games 2018
Moeldoko berujar, kritik yang menyebut bahwa pembangunan oleh Jokowi hanya berorientasi secara fisik saja, berasal dari cara pandang yang sempit. Sebagai contoh, ujar Moeldoko, pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) turut membangun budaya antre dan tertib.
Selain menjawab kritik, Wakil ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin itu juga meminta PDIP memberikan sejumlah gebrakan kebijakan Jokowi. Salah satu gebrakan itu, ujar Moledoko, terkait upaya Jokowi dalam mengentaskan kemiskinan.
Baca: Fadli Zon: Jokowi Sudah Diberi Waktu 5 Tahun tapi Kenyataan Gagal
"Dengan berbagai program seperti 92,2 juta KIS, 9,4 juta PKH, 3 juta bantuan pangan non tunai, 6,4 juta sertifikat, 1,7 juta lahan diberikan izin pengelolaan untuk rakyat miskin dalam program kehutanan sosial," ujar Moeldoko.
