Kata Prabowo Soal Nilai Tukar Rupiah yang Terus Melemah

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prabowo Subianto. TEMPO/Budiarti Utami Putri

    Prabowo Subianto. TEMPO/Budiarti Utami Putri

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden, Prabowo Subianto berpendapat melemahnya nilai tukar rupiah lantaran ekonomi Indonesia tidak kunjung menguat. Hari ini nilai tukar rupiah berada pada Rp 14.700.

    Baca: Prabowo Sebut Utang Pemerintah Naik Rp 1 Triliun Setiap Hari

    "Mata uang kita tidak kuat karena ekonomi kita tidak kuat," ujar Prabowo saat ditemui di Hotel Shahid Jaya di Jakarta Selatan, Sabtu 1 September 2018.

    Prabowo menilai ekonomi Indonesia tidak akan menguat selama produksi dan kekayaan dalam negeri mengalir ke luar negeri. Menurut Prabowo, harus ada perubahan sistem ekonomi untuk memperbaiki kondisi ekonomi semakin sulit.

    Baca: Hadiri Acara Bedah Buku, Prabowo Berasa di Acara Kampanye

    Selain perubahan ekonomi, dia melanjutkan, sistem politik di dalam negeri juga harus diperbaiki. "Setiap lapisan harus memiliki kesadaran untuk perubahan pada sistem ekonomi dan politik, situasi ekonomi hari ini sulit," ujarnya.

    Prabowo berpendapat, faktor lain yang membuat ekonomi di dalam negeri lemah adalah utang luar negeri Indonesia. Menurut dia, setiap hari, utang Indonesia naik Rp 1 triliun.

    Utang yang semakin naik itu, kata Prabowo, membuat ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin di Indonesia. Jika keadaan ini terus-menerus tak diperbaiki, ia melanjutkan, Indonesia bisa menjadi negara miskin. "Pertumbuhan ekonomi tidak naik," ujarnya.

    Baca juga: Cerita Prabowo soal Dukungan Anak Muda yang Membuatnya Terharu

    Karena itu, Prabowo mengatakan, pemerintah harus kembali ke undang-undang yang mengatur kekayaan dalam negeri. "Kembali taat ke undang-undang," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.