Perjalanan Idrus Marham dalam Dugaan Suap Proyek PLTU Riau-1

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka kasus dugaan suap PLTU Riau-1, Idrus Marham (tengah), mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018. Idrus akan ditahan di Rumah Tahanan KPK Kavling 4. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Tersangka kasus dugaan suap PLTU Riau-1, Idrus Marham (tengah), mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018. Idrus akan ditahan di Rumah Tahanan KPK Kavling 4. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham pada Jumat kemarin, 31 Agustus 2018. Idrus ditahan di Rumah Tahanan KPK Kavling 4.

    Baca: Ditahan KPK, Idrus Marham: Pelan-Pelan Saja

    "Ditahan untuk dua puluh hari ke depan," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat, 31 Agustus 2018.

    Penahanan ini dilakukan tepat sepekan setelah penetapan Idrus sebagai tersangka dalam kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Idrus menyusul dua tersangka sebelumnya, yakni mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Eni juga merupakan kolega Idrus di partai beringin, sedangkan Johannes adalah pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, salah satu anggota konsorsium penggarap proyek.

    Jika ditelisik ke belakang, berikut perjalanan Idrus Marham dalam perkara dugaan suap proyek senilai US$ 900 juta atau setara Rp 12,8 triliun tersebut.

    Jumat, 13 Juli 2018
    KPK menangkap Eni Maulani Saragih di rumah dinas Idrus Marham, Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Eni ditangkap ketika tengah menghadiri perayaan ulang tahun anak bungsu Idrus.

    Baca: KPK Harap Idrus Marham Bongkar Pihak Lain di Kasus PLTU Riau-1

    Idrus mengaku menyambut langsung penyidik KPK yang menjemput Eni ke rumahnya. "En, kamu harus pergi dengan KPK bersama-sama. KPK adalah penegak hukum, maka kamu harus hargai," ujar Idrus bercerita kepada wartawan pada Jumat malam itu.

    Ketika itu, Idrus mengaku belum tahu-menahu ihwal kasus yang menjerat Eni. "Saya belum tahu persis apa masalahnya, dan saya kira kita tunggu keterangan resmi dari KPK," kata dia.

    Kamis, 19 Juli 2018
    Idrus Marham diperiksa untuk kali pertama di KPK. Dia diperiksa sebagai saksi untuk Eni dan Johannes. Seusai pemeriksaan yang berlangsung selama 11 jam tersebut, Idrus mengaku memberikan keterangan ihwal penangkapan Eni. Menurut Idrus, KPK memiliki alasan mencokok Eni di rumahnya.

    "KPK dengan logikanya sendiri telah mengambil Eni di tempat saya, tentu bukan tanpa alasan," kata Idrus di gedung KPK, Kamis malam, 19 Juli 2018.

    Idrus juga mengungkapkan dirinya dekat dengan Eni dan Johannes. "Saya panggil Eni dinda, Eni panggil saya Abang," ujarnya.

    Kamis, 26 Juli 2018
    Sepekan berselang, Idrus kembali diperiksa KPK. Idrus menuturkan dia dicecar dengan 20 pertanyaan dalam pemeriksaan yang berlangsung selama sembilan jam itu. Namun, Idrus mengaku tak tahu adanya aliran dana dari Johannes kepada Eni.

    Baca: Penahanan Idrus Marham untuk Percepat Penyidikan Suap PLTU Riau-1

    "Saya katakan saya enggak tahu sama sekali," kata Idrus di gedung KPK, Kamis malam, 26 Juli 2018.

    Juru bicara KPK Febri Diansyah sebelumnya mengatakan, pemeriksaan itu untuk mengklarifikasi dugaan adanya sejumlah pertemuan antara Idrus, Eni, dan Johannes. KPK juga mendalami adanya pembicaraan ihwal proyek PLTU Riau-1 dalam pertemuan-pertemuan tersebut.

    Namun, Idrus enggan menjawab saat ditanya soal pertemuan-pertemuan itu. "Biar penyidik nanti yang tahu semua," kata dia.

    Rabu, 15 Agustus 2018
    Idrus Marham dipanggil KPK untuk ketiga kalinya. Pada kesempatan ini, dia diperiksa selama 12 jam, sejak sekitar pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.

    Idrus mengatakan pemeriksaan berlangsung lama atas permintaannya. Dia meminta agar penyidik menuntaskan pemeriksaan hari itu juga.

    "Supaya tidak berkali-kali dipanggil," kata Idrus di gedung KPK, Rabu malam, 15 Agustus 2018. Kendati begitu, dia menolak menceritakan substansi pemeriksaan pada hari tersebut.

    Baca: Eni Saragih Selalu Lapor ke Idrus Marham Soal Suap PLTU Riau-1

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebelumnya mengatakan lembaganya tengah menelusuri indikasi adanya aliran duit suap PLTU Riau-1 ke Idrus Marham. Kata dia, lembaga antirasuah masih mendalami peran pihak-pihak lain dalam dugaan suap tersebut.

    Ketika itu, Saut berujar bahwa Idrus masih berstatus sebagai saksi. "Tapi apakah nanti berubah, nanti kami lihat. Kami masih dalami lagi," kata Saut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 23 Juli 2018.

    Jumat, 24 Agustus 2018
    Idrus mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial. Bersamaan dengan itu, dia juga menanggalkan jabatan Koordinator Bidang Kelembagaan Partai Golkar. Idrus mengantarkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo, tak lama sebelum salat Jumat. 

    Idrus mengatakan keputusan mundur itu diambil setelah menerima surat perintah dimulainya penyidikan dari KPK pada Kamis petang. Dia mengaku mundur karena tak ingin membebani Presiden dan internal Golkar dengan penetapannya sebagai tersangka.

    Baca: KPK Tahan Tersangka Suap PLTU Riau-1 Idrus Marham

    Mantan pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar itu pun berjanji akan kooperatif mengikuti proses hukum. "Saya berkonsentrasi untuk mengikuti seluruh proses-proses yang ada," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jumat, 24 Agustus 2018.

    Malam harinya, KPK resmi mengumumkan Idrus menjadi tersangka. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Idrus berperan mendorong Eni menerima suap dari Johannes sebesar Rp 4 miliar pada November dan Desember 2017, serta Rp 2,2 miliar pada Maret dan Juni 2018.

    Idrus juga diduga telah menerima janji US$ 1,5 juta dari Johannes jika perusahaannya, PT Samantaka Batubara, yang merupakan anak usaha Blackgold, meneken kontrak purchase power agreement (PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

    Jumat, 31 Agustus 2018
    Jumat kemarin merupakan kali pertama Idrus diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar empat jam, Idrus keluar dari gedung komisi antirasuah mengenakan rompi oranye.

    Idrus mengaku tak mempersoalkan penahanan itu. Kata Idrus, sejak awal pun dia menghormati proses hukum oleh KPK. "Saya siap menghadapi proses tersebut. Setelah penetapan tersangka, tentu ada penahanan," kata Idrus di gedung KPK, Jumat malam, 31 Agustus 2018.

    Idrus Marham bersinggungan dengan proyek PLTU Riau-1 ketika menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto, yang menjadi tersangka korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Menurut Eni Maulani Saragih kepada penyidik KPK, Idrus bertugas 'mengamankan' proyek pembangkit di Sumatera yang menjadi jatah partai beringin. Selain PLTU Riau-1, ada dua proyek lainnya yakni PLTU Mulut Tambang Jambi 1 dan 2.

    Baca: Eni Saragih: Ada Pertemuan antara Penyuapnya dengan Dirut PLN

    Pengacara Eni Maulani Saragih, Fadli Nasution, tak menampik hal ini. "Klien saya hanya menjalankan penugasan atasannya di partai," kata Fadli.

    Eni dan Johannes juga mengungkap peruntukan uang tersebut. Keduanya mengatakan, dari total suap senilai Rp 4 miliar pada akhir 2017, Rp 2 miliar digunakan untuk membiayai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta pada Desember lalu. Munaslub ini merupakan tanggung jawab Idrus sebagai plt ketua umum.

    Pengakuan Eni dan Johannes ini dibantah oleh sejumlah politikus Partai Golkar. Nurdin Halid, yang ketika Munaslub menjabat sebagai Ketua Panitia Penyelenggara mengatakan sama sekali tak ada duit yang berasal dari Eni. "Baik dalam kapasitasnya sebagai bendahara panitia maupun sebagai pribadi," kata Nurdin, Senin, 27 Agustus 2018.

    Nurdin juga mengklaim tak ada uang dari Idrus untuk acara yang sama. "Tidak ada juga, ndak ada," kata dia.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | TAUFIQ SIDDIQ | RYAN DWIKY | SYAFIUL HADI | MAJALAH TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.