Menteri Jadi Timses Bisa Maladministrasi, Hasto: Ada Bawaslu Kok

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menjelaskan kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Agustus 2018. TEMPO/Friski Riana

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menjelaskan kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Agustus 2018. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto menyebut, Ombudsman RI tak perlu khawatir dengan potensi maladministrasi akibat beberapa menteri di kabinet kerja masuk ke dalam tim sukses pasangan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin di pemilihan Presiden 2019

    Menurut Hasto, para menteri tersebut adalah profesional yang tidak mungkin memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik. Lagipula, ujar dia, sudah ada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang akan mengawasi berbagai
    pelanggaran yang berkaitan dengan pemilu.

    "Kita ini sudah dewasa dalam demokrasi. Ada Bawaslu kok yang akan menilai mana ranah negara, mana ranah pemenangan," ujar Hasto saat ditemui Tempo di Posko Cemara, Jumat malam, 31 Agustus 2018.

    Menurut Sekjen PDIP tersebut, ketika inkumben menjalankan roda pemerintahan, kemudian merefleksikan seluruh posisi strategisnya dalam pengertian untuk melibatkan seluruh komponen dalam setiap pada aturan main, semua sah-sah saja.

    "Masa itu tidak diizinkan. Yang penting sejak awal Pak Jokowi memberikan arahan, mana yang urusan negara, mana urusan kepentingan kampanye," ujar Hasto.

    Adapun pejabat setara menteri dari Kabinet Kerja yang masuk dalam tim sukses Jokowi-Ma'ruf, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

    Fenomena menteri yang merangkap jadi tim sukses ini memang kerap terjadi dalam peristiwa lima tahunan menjelang pemilihan presiden, jika yang maju adalah inkumben.

    Pihak penantang pun  bersuara lantang mengkritik petahana. Salah satu kritik keras, misalnya, datang dari Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

    Menurut Ferdinand, sebaiknya menteri mundur jika ingin menjadi tim sukses. "Ngurus negara aja belum benar seperti ini, kok, malah mau nambah kerjaan sebagai tim sukses?" ujar Ferdinand kepada Tempo, Selasa, 21 Agustus 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.