Menteri Jadi Timses Bisa Maladministrasi, Hasto: Ada Bawaslu Kok

Reporter

Editor

Ali Anwar

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menjelaskan kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Agustus 2018. TEMPO/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto menyebut, Ombudsman RI tak perlu khawatir dengan potensi maladministrasi akibat beberapa menteri di kabinet kerja masuk ke dalam tim sukses pasangan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin di pemilihan Presiden 2019

Menurut Hasto, para menteri tersebut adalah profesional yang tidak mungkin memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik. Lagipula, ujar dia, sudah ada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang akan mengawasi berbagai
pelanggaran yang berkaitan dengan pemilu.

"Kita ini sudah dewasa dalam demokrasi. Ada Bawaslu kok yang akan menilai mana ranah negara, mana ranah pemenangan," ujar Hasto saat ditemui Tempo di Posko Cemara, Jumat malam, 31 Agustus 2018.

Menurut Sekjen PDIP tersebut, ketika inkumben menjalankan roda pemerintahan, kemudian merefleksikan seluruh posisi strategisnya dalam pengertian untuk melibatkan seluruh komponen dalam setiap pada aturan main, semua sah-sah saja.

"Masa itu tidak diizinkan. Yang penting sejak awal Pak Jokowi memberikan arahan, mana yang urusan negara, mana urusan kepentingan kampanye," ujar Hasto.

Adapun pejabat setara menteri dari Kabinet Kerja yang masuk dalam tim sukses Jokowi-Ma'ruf, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Fenomena menteri yang merangkap jadi tim sukses ini memang kerap terjadi dalam peristiwa lima tahunan menjelang pemilihan presiden, jika yang maju adalah inkumben.

Pihak penantang pun  bersuara lantang mengkritik petahana. Salah satu kritik keras, misalnya, datang dari Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

Menurut Ferdinand, sebaiknya menteri mundur jika ingin menjadi tim sukses. "Ngurus negara aja belum benar seperti ini, kok, malah mau nambah kerjaan sebagai tim sukses?" ujar Ferdinand kepada Tempo, Selasa, 21 Agustus 2018.






Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

6 hari lalu

Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

Kepala Barantan Bambang menjelaskan penahanan 1.619 ton produk hortikultura dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha.


Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

6 hari lalu

Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

Kementan menyatakan 1.619 ton produk hortikultura telah melalui serangkaian tindakan karantina, serta dipastikan sehat dan aman.


BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

7 hari lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

8 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

10 hari lalu

1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak.


Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

11 hari lalu

Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

Ombudsman RI mencatat kerugian yang dialami importir produk hortikultura akibat Badan Karantina yang menahan produk impor sejak 4 September 2022.


Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

12 hari lalu

Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

Zulkifli Hasan menegaskan kementeriannya tak akan mengikuti rekomendasi Ombudsman RI untuk menghapus kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO.


Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

14 hari lalu

Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

Menurut Ombudsman, rangkap jabatan Ridwan--utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.


1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

15 hari lalu

1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

Ombudsman RI mengaku telah menerima respons dari Kementan soal penahanan 1,4 juta kilogram produk impor hortikultura di tiga pelabuhan.


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

15 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.