Ombudsman Tegur Sikap Ngabalin Bela Jokowi, PDIP: Tugasnya Begitu

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, menghadiri acara workshop nasional anggota FPG DPRD se-Indonesia di Hotel Redtop, Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, menghadiri acara workshop nasional anggota FPG DPRD se-Indonesia di Hotel Redtop, Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi teguran Ombudsman Republik Indonesia terhadap Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

    Baca juga: Bawaslu: Dugaan Mahar Politik Sandiaga Tak Terbukti

    Ombudsman RI menegur sikap Ngabalin yang kerap terlalu frontal membela Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, saat ini Ngabalin menjabat sebagai Komisaris Angkasa Pura II. Dukungan pejabat ke salah satu pasangan calon ini dianggap berpotensi mengakibatkan maladministrasi. 

    Namun, menurut Hasto, selama ini Ngabalin masih bersikap dalam batas wajar sesuai dengan jabatannya sebagai “tameng” Jokowi, termasuk sikap Ngabalin yang mengkritik keras pihak-pihak yang melakukan gerakan yang tidak sesuai aturan main dalam kehidupan berdemokrasi.

    "Tugas Pak Ngabalin kan bertindak seperti itu," ujar Hasto saat ditemui Tempo di Posko Cemara, Jumat malam, 31 Agustus 2018.

    Menurut Hasto, Ngabalin juga hanya berkomentar untuk menepis isu-isu yang berkembang dan tidak sesuai dengan yang terjadi. Hal-hal demikian, ujar Hasto, tidak bisa dibiarkan begitu saja.

    "Kalau kita lihat apa yang terjadi di Syiria, itu dimulai dengan skenario yang tidak jauh berbeda. Kemudian membenturkan antara pemerintah yang sah dengan mereka yang dibiarkan oleh penegak hukum," ujar Hasto.

    Untuk itu, Hasto mengatakan Ombudsman jangan khawatir. Pihaknya menjamin akan mengikuti pemilihan umum 2019 sesuai aturan main dan mengedepankan aspek-aspek etika, tanggungjawab, dan membangun hal yang positif di mata rakyat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.