Puan Jamin Menteri yang Masuk Tim Sukses Jokowi Kerja Profesional

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puan Maharani, Menko PMK menjelaskan masih menggodok siapa nama yang cocok untuk jadi ketua tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Agustus 2018.

    Puan Maharani, Menko PMK menjelaskan masih menggodok siapa nama yang cocok untuk jadi ketua tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Agustus 2018.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menjamin bahwa menteri-menteri dan jajaran pejabat pemerintahan yang masuk dalam tim sukses atau Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin akan bekerja secara profesional. Karena itu, kata dia, para menteri yang masuk tim sukses Jokowi itu tidak perlu mundur dari jabatan.

    Baca: Demokrat Minta Menteri Jadi Timses Jokowi Mundur Jabatan

    "Insya Allah kita semua bekerja secara profesional," ujar Puan Maharani saat ditemui di kantornya pada Jumat, 31 Agustus 2018.

    Hal tersebut diungkapkan Puan menyusul imbauan Ombudsman RI yang meminta para menteri dan kepala daerah yang mendukung atau masuk dalam tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden segera non-aktif atau mundur dari jabatannya. Alasannya, mereka berpotensi melakukan maladministrasi karena memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik.

    Baca: Jubir Tim Sukses Jokowi - Maruf Amin akan Jadi 5 Orang

    Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida menilai keberpihakan menteri dan kepala daerah dapat merusak netralitas penyelenggara negara. Lebih lanjut, hal tersebut berpotensi memunculkan diskriminasi pelayanan publik. "Ya, kita lihat saja, apakah kemudian, nanti ada penggunaan jabatan. Saya kira kita semua bekerja secara profesional," ujar Puan menanggapi hal tersebut.

    Adapun pejabat setara menteri dari Kabinet Kerja yang masuk dalam tim sukses Jokowi-Ma'ruf, antara lain Puan Maharani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.