PKB: Jokowi Belum Umumkan Ketua Timses Karena Asian Games 2018

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meninjau pemanfaatan dana desa di Desa Sendangtirto, Kabupaten Sleman, pada Rabu, 29 Agustus 2018. Foto: Biro Pers Setpres

    Presiden Joko Widodo meninjau pemanfaatan dana desa di Desa Sendangtirto, Kabupaten Sleman, pada Rabu, 29 Agustus 2018. Foto: Biro Pers Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Kadir Karding mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi punya pertimbangan kenapa tidak kunjung mengumumkan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN). Karding menuturkan perhelatan Asian Games 2018 dan gempa Lombok menjadi alasan ketua timses Jokowi - Ma'ruf Amin belum diumumkan.

    Baca: Jokowi Bagikan Bonus Atlet Asian Games 2018 pada Minggu Pagi

    "Beliau enggak mau urusan negara dikalahkan sama urusan pribadi," kata Karding di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018.

    Sebelumnya, daftar struktur TKN Jokowi - Ma'ruf telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin, 20 Agustus 2018, oleh sembilan sekretaris jenderal partai pengusung. Dari daftar struktur TKN Jokowi - Ma'ruf, posisi Ketua TKN masih dikosongkan.

    Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, berdasarkan Peraturan KPU, susunan tersebut masih bisa diperbaiki hingga satu hari menjelang pelaksanaan kampanye pada 21 September 2018.

    Simak juga: Jokowi, Prabowo, dan Wewey Wita: Semua untuk Indonesia

    Karding berujar Ketua TKN akan dipertimbangkan dan dipilih langsung Jokowi tanpa intervensi partai-partai pengusung. "Pokoknya cocok sama Pak Jokowi dan dipilih sama Pak Jokowi," ujarnya. "Pada intinya, Pak Jokowi mencari yang memiliki jiwa kepemimpinan, kemampuan manajerial, jaringannya luas, dan mungkin dikenal oleh masyarakat," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.