Eni Saragih Selalu Lapor ke Idrus Marham Soal Suap PLTU Riau-1

Reporter

Tersangka kasus dugaan suap PLTU I Riau Idrus Marham saat memenuhi pemanggilan pertama sebagai tersangka oleh KPK, Jakarta, Jumat 31 Agustus 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mantan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih diduga selalu memberi laporan kepada mantan Menteri Sosial Idrus Marham tiap menerima uang terkait suap PLTU Riau-1.

Baca: KPK Periksa Idrus Marham untuk Dalami Kasus Proyek PLTU Riau-1

"Eni itu ketika menerima uang, dia selalu lapor ke Idrus Marham. IM mengetahui si Eni itu menerima uang," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018.

Alex mengatakan hal itu terungkap melalui bukti komunikasi antara Eni Saragih dan Idrus yang dipunyai KPK. Selain itu, pemilik saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo, yang juga menjadi tersangka dalam kasus suap PLTU Riau-1, juga mengungkapkan hal sama.

Baca: Idrus Marham Resmi Dicoret dari Pengurus DPP Golkar

Bukti komunikasi Eni Saragih dan keterangan Johannes itu, kata Alex, menjadi alat bukti yang penting bagi KPK saat menetapkan Idrus sebagai tersangka ketiga dalam kasus tersebut.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih berusaha menghindari awak media saat bersiap meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan pada Sabtu malam, 14 Juli 2018. Sebelumnya, KPK menangkap sembilan orang, terdiri atas anggota DPR, staf ahli, sopir, dan pihak swasta dalam OTT di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham pada Jumat, 13 Juli 2018. ANTARA.

KPK menduga Idrus dan Eni Saragih menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Idrus diduga mengetahui penerimaan uang oleh Eni dari Johanes Rp 4 miliar pada November-Desember 2017 dan Rp 2,25 miliar pada Maret dan Juni 2018.

Selain itu, KPK menduga Idrus menerima janji atau hadiah senilai US$ 1,5 juta. "Tersangka juga diduga menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Baca: KPK Periksa Lima Saksi untuk Idrus Marham di Kasus PLTU Riau-1

Basaria menambahkan, Idrus juga berperan mendorong proses penandatanganan power purchase agreement atau jual-beli dalam proyek pembangunan PLTU Riau.

KPK menyangka Idrus Marham melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

TAUFIQ SIDIQ






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

5 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

5 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

8 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

9 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

10 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

11 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

12 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

12 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

13 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

13 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.