Pejabat yang Terima Tiket Asian Games Gratis Diimbau Lapor ke KPK

Reporter

Juru bicara KPK, Febri Diansyah saat konpers OTT Jombang di Gedung KPK, Jakarta, 4 Februari 2018. Uang untuk menyuap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko berasal dari kutipan jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi Puskesmas. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada penyelenggara negara yang menerima atau menolak pemberian tiket Asian Games 2018 secara gratis, untuk melaporkannya ke KPK. Pelaporan dugaan gratifikasi itu bisa melalui aplikasi gratifikasi online yang bisa diunduh di telepon genggam pintar atau melalui situs gol.kpk. go.id.

Baca: KPK Terima Laporan Gratifikasi Terkait Tiket Asian Games 2018

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pihaknya akan merahasiakan identitas pelapor, sehingga pelapor tak perlu khawatir. "Jadi pelapor tidak perlu khawatir menyampaikan laporan baik langsung maupun melalui aplikasi dan surat," kata Febri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 30 Agustus 2018.

Sebelumnya KPK menerima laporan dari seorang pejabat terkait gratifikasi berupa tiket Asian Games 2018. Dalam laporan itu, si pejabat menolak tiket Asian Games yang diberikan secara cuma. "Laporan tersebut berisi seorang pejabat melakukan penolakan terhadap pemberian gratifikasi berupa tiket Asian Games secara gratis," kata Febri.

Baca: KPK: Pejabat Negara Dapat Tiket Gratis Asian Games Harus Lapor

KPK sebelumnya juga mendapat informasi bahwa ada sejumlah pejabat yang menerima pemberian tiket dan bahkan ada yang meminta tiket untuk menonton pertandingan Asian Games. Menurut KPK, tindakan itu melanggar hukum karena termasuk gratifikasi.

"Kalau memang ada niat untuk membagi-bagikan tiket seharusnya tidak perlu melihat seorang menjabat apa karena masyarakat sekarang sedang banyak yang mengantre tiket dan ingin meramaikan acara Asian Games. Kalau yang diberikan itu adalah pejabat, yang dilihat adalah jabatannya, maka itulah sebenarnya gratifikasi," kata Febri.

Baca juga: JK: Pejabat Dapat Tiket Gratis Asian Games Tak Perlu Lapor KPK

Ia menambahkan, laporan yang masuk ke KPK itu jumlah dan nilainya bisa beragam. "Ada yang bernilai sampai puluhan miliar rupiah, tapi ada juga yang nilainya dulu pernah laporan gratifikasi itu sangat kecil nilainya, Rp 5.000 atau Rp 10.000, ketika ada seorang pegawai yang tidak mau menerima uang tip terkait dengan pelaksanaan tugasnya," tutur juru bicara KPK itu.

ANTARA






KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

10 jam lalu

KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

Alexander Marwata mengatakan KPK memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk secara rutin merotasi pegawainya


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

10 jam lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Lukas Enembe Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis

11 jam lalu

Lukas Enembe Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis

KPK buka suara mengenai kabar Gubernur Papua Lukas Enembe tak bisa menghadiri panggilan lembaganya dengan alasan sakit pada Senin, pekan depan.


Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

11 jam lalu

Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

Seluruh pihak harus segera berbenah. Survei menunjukkan angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia lebih dari 50 persen.


Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Kami Periksa Dulu

12 jam lalu

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Kami Periksa Dulu

KPK akan mempertimbangkan permintaan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke Singapura


Inilah Fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

13 jam lalu

Inilah Fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

Dari peradilan hingga pengawasan, berikut adalah fungsi-fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.


Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

13 jam lalu

Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

Untuk menjadi hakim agung terdapat dua jalur yang dapat diikuti, yaitu karier dan nonkarier. Berikut adalah persyaratannya.


5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

14 jam lalu

5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

Sempat tidak lolos uji kelayakan hingga memiliki total kekayaan lebih dari Rp 8 miliar, inilah 5 fakta seputar kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang terjerat OTT KPK.


Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

15 jam lalu

Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

Hakim Agung Sudrajad Dimyati pernah tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Hakim Agung pada 2013 karena diduga terlibat dalam skandal suap.


Geledah Gedung MA dalam Kasus Suap Sudrajad Dimyati, KPK Sita Dokumen Perkara dan Bukti Elektronik

18 jam lalu

Geledah Gedung MA dalam Kasus Suap Sudrajad Dimyati, KPK Sita Dokumen Perkara dan Bukti Elektronik

KPK menyita sejumlah dokumen perkara dan bukti elektronik dalam kasus Sudrajad Dimyati.