KPK Tangkap Hakim Adhoc, ICW Kritik Seleksi oleh Mahkamah Agung

Penyidik KPK, disaksikan Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) dan Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) MS Sunarto (kiri), menunjukkan barang bukti OTT berupa uang dolar Singapura dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018. KPK menangkap delapan orang dan menyita uang 130 ribu dolar Singapura. KPK menetapkan empat tersangka terkait dengan perkara korupsi yang diadili di PN Medan. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada masalah serius dalam proses seleksi hakim adhoc Mahkamah Agung (MA). Masalah itu diduga menjadi penyebab masih adanya hakim adhoc yang yang terlibat suap. "Ada permasalahan serius terkait perekrutan hakim adhoc Tipikor," kata peneliti ICW Lalola Ester dihubungi Kamis, 30 Agustus 2018.

Baca: Mahkamah Agung Kesulitan Awasi Hakim di Luar Pengadilan

Menurut Lola, banyak figur yang tidak mumpuni dan tidak punya kredibilitas untuk dipilih jadi hakim adhoc. Namun, seringkali mereka dipaksakan untuk dipilih. Padahal, hakim adhoc yang memiliki kewenangan lebih berpotensi memperdagangkan posisi mereka.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbongkarnya kasus dugaan suap yang dilakukan Hakim Adhoc Pengadilan Negeri Medan Merry Purba. KPK mensinyalir Merry menerima suap sebesar Sing$ 280 ribu dari Direktur PT Erni Putra Terari Tamin Sukardi, terdakwa korupsi penjualan tanah negara senilai Rp 132 miliar. Uang itu diduga untuk mempengaruhi putusan majelis hakim yang menangani perkara Tamin.

Merry bukan hakim adhoc pertama yang terjerat dalam skandal suap dari terdakwa. Sebelumnya, tercatat lima hakim adhoc yang terjerat skandal suap, yakni Imas Diana Sari dari Pengadilan Hubungan Industri Bandung, Heru Kismandono dari Pengadilan Tipikor Pontianak, Kartini Marpaung dari Pengadilan Negeri Semarang, Mohammad Comel dari Pengadilan Tipikor Bandung, Toton dari Pengadilan Tipikor Bengkulu, dan Asma Dinata dari Pengadilan Tipikor Semarang.

Lalola mengatakan Mahkamah Agung perlu mengevaluasi seleksi hakim adhoc. Dia mengatakan MA perlu mengidentifikasi jumlah hakim yang sebenarnya diperlukan. Menurut dia selama ini MA belum memiliki analisis mengenai kebutuhan hakimnya. "Jumlah itu harus berangkat dari analisis," kata dia.

Menurut Lola mekanisme seleksi yang dilakukan MA sudah cukup baik, karena melibatkan partisipasi publik dan penilaian rekam jejak. Masalah di proses seleksi, kata dia, justru datang karena Mahkamah Agung sering memaksa meloloskan sejumlah hakim yang sebenarnya tidak layak. "Kalau tidak ada yang layak harusnya tidak usah dipilih sama sekali," kata dia.

Simak juga: Nama 2 Hakim PN Medan yang Dilepas KPK Bakal Direhabilitasi MA

Selain itu, menurut Lola Mahkamah Agung (MA) juga perlu melibatkan Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim adhoc. Peran lembaga di luar MA dalam seleksi, kata dia, penting untuk melakukan kontrol dan evaluasi. "Harus ada peraturan yang mengatur KY untuk melakukan evaluasi dan kontrol di MA," kata dia.






KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

48 menit lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

2 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

3 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

3 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

3 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

6 jam lalu

Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

Terpilihnya Johanis Tanak sebagai penggati Lili Pintauli Siregar dikhawatirkan membuat impunitas terhadap koruptor semakin menjadi.


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

16 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

16 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

17 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.