Zulhasan: MPR Pilih Politik Kebangsaan di Pileg dan Pilpres

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam acara bincang-bincang dengan tema

    Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam acara bincang-bincang dengan tema "Peran MPR Di Tahun Politik: di Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2018.

    INFO NASIONAL - Indonesia sedang berada dalam tahun politik, mulai dari Pilkada Serentak 2018 yang ternyata berjalan sukses tanpa konflik berarti, dan sebentar lagi akan menghadapi Pemilu Serentak yakni pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2019.

    Pilpres 2019 adalah momen yang sangat dikhawatirkan sebagian besar masyarakat Indonesia.  Sebab, potensi konfliknya sangat tinggi dengan dua kubu pendukung capres dan cawapres yang sama-sama besar.  Bahkan, aroma ‘perseteruan’ dukung mendukung Pilpres 2019 sudah makin terasa saat ini dan makin terasa panas mendekati hari H pelaksanaan Pilpres.

    Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhasan) mengungkapkan bahwa MPR RI sangat konsen akan hal-hal tersebut.  Sebagai ‘Rumah Rakyat Indonesia’,  MPR juga memiliki arah politik untuk menghadapi tahun politik yang dirasakan makin panas tersebut.  Arah politiknya MPR adalah politik kebangsaan, yakni apa pun pilihannya tapi semua tetap satu bangsa dengan Merah Putih yang sama.

    MPR mengingatkan seluruh rakyat Indonesia bahwa Pilpres 2019 adalah kontestasi politik yang biasa saja di Indonesia, yang rutin diselenggarakan setiap lima tahun sekali.  Karena sudah biasa, maka semestinya biasa sajalah semua untuk menghadapinya, ikutilah semua prosesnya, pilihlah sesuai hati masing-masing.  “Jangan dianggap terlalu luar biasa, sehingga memandang yang beda pilihan itu lawan dan musuh bebuyutan yang harus dimusnahkan, jangan seperti itu.  Boleh beda pilihan asal jangan saling berkelahi,” kata Zulhasan dalam acara bincang-bincang dengan tema “Peran MPR Di Tahun Politik: di Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2018.

    Diungkapkan Zulhasan,  rumus memilih presiden tanpa konflik sebenarnya sederhana saja. Antara lain, jika rakyat merasa kepemimpinan presiden yang sekarang baik, bagus dan memenuhi harapan masyarakat, pilih saja lagi untuk periode berikutnya.  Namun, jika dirasakan semakin membuat rakyat susah, tidak ada perubahan sama sekali, maka memilih presiden baru juga tidak ada masalah.  Itu semua adalah proses demokrasi yang biasa saja.

    “Kami di MPR berusaha dengan berbagai upaya untuk mengajak masyarakat Indonesia agar memahami tahun politik dengan bijak dengan bingkai persatuan dan NKRI,” ujar Zulhasan. 

    Contohnya, kata Zulhasan, kemarin sampai malam , hari Rabu tanggal 29 Agustus, MPR merayakan HUT yang ke-73 dengan tema besar Syukur dan Doa Bersama.  “Intinya mengajak rakyat Indonesia untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT untuk Indonesia, dan berdoa bersama agar ke depan Indonesia baik-baik saja, aman, tentram tanpa konflik dan berdoa bersama untuk Indonesia sejahtera,” kata Zulhasan. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.