Airlangga Hartarto Bantah Pernyataan Eni Saragih

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (kanan) menyampaikan keterangan pers setelah memantau hasil hitung cepat (quick count) pilkada serentak di 171 daerah di gedung DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rabu, 27 Juni 2018. Partai Golkar mengklaim target perolehan suara 56 persen dalam pilkada serentak 2018 telah tercapai. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah pernyataan mantan anggota Komisi Energi DPR, Eni Saragih, yang menyebut ada perintah dari pimpinan partai mengenai uang untuk musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Baca juga: Golkar Bantah Ada Aliran Dana PLTU Riau untuk Katering Munaslub

"Pertama, tentu Partai Golkar itu kan tagline-nya bersih. Kedua, tidak ada perintah semacam itu, tidak ada. Dan munaslub dari hasil ketua OC maupun ketua panitia penyelenggara itu clear," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Agustus 2018. Namun Airlangga mempersilakan kasus itu diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Eni Saragih, yang menjadi tersangka kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Riau-1, mengatakan uang yang ia terima ada kaitan dengan pimpinan di Partai Golkar. Namun Eni tak menyebut nama pimpinan yang memerintahkannya menerima uang. "Hmm kan saya bendahara musyawarah nasional luar biasa. Ya, pasti saya ada perintah kan," katanya seusai diperiksa KPK, Rabu, 29 Agustus 2018.

Baca juga: Uang Suap PLTU Riau-I ke Munaslub Golkar? Setya: Katanya Benar

Airlangga Hartarto juga menjelaskan tentang beberapa pengurus Partai Golkar yang mengundurkan diri.

Airlangga membantah bahwa mereka mundur karena terkait dengan aliran dana yang disebut Eni. "Ini aturannya KPU (Komisi Pemilihan Umum), semua yang mencalonkan DPD harus mengundurkan diri," ujarnya.






Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

2 hari lalu

Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri tetap terancam sanksi dari Partai Golkar setelah aksinya menginjak sopir truk viral


Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

3 hari lalu

Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

Tingkat elektabilitas PDIP mencapai 21,6 persen; Demokrat dan Golkar mencapai 11,3 persen.


Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

3 hari lalu

Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

Puan Maharani akan melanjutkan safari politiknya. PDIP menyebut sudah berkomunikasi dengan Golkar. Tergantung kecocokan waktu.


Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

3 hari lalu

Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

Golkar mencapai popularitas 94,0 persen dan kesukaan 75,9 persen.


Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

3 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

DPD Partai Golkar Kota Depok menjadwalkan pemanggilan terhadap Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri, Senin petang, 26 September 2022.


Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

5 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri menginjak sopir truk dan menghukumnya untuk push up


Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

8 hari lalu

Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

Terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian karena rentan terjadi conflict of interest.


Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

9 hari lalu

Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

Formappi mengatakan pemenang anggota BPK sudah ada sebelum fit and proper test berlangsung.


Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

9 hari lalu

Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

Ahmadi Noor Supit sah terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027 pada Selasa, 20 September 2022.


Politisi Golkar Minta Pemerintah Tegas Tolak Usulan Hapus Listrik 450 VA

11 hari lalu

Politisi Golkar Minta Pemerintah Tegas Tolak Usulan Hapus Listrik 450 VA

Politisi Partai Golkar Fahira Idris menanggapi usulan Badan Anggaran atau Banggar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) soal usulan penghapusan daya listrik 450 VA dan dialihkan ke daya 900 VA.