Airlangga Hartarto Bantah Pernyataan Eni Saragih

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (kanan) menyampaikan keterangan pers setelah memantau hasil hitung cepat (<i>quick count</i>) pilkada serentak di 171 daerah di gedung DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rabu, 27 Juni 2018. Partai Golkar mengklaim target perolehan suara 56 persen dalam pilkada serentak 2018 telah tercapai. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (kanan) menyampaikan keterangan pers setelah memantau hasil hitung cepat (quick count) pilkada serentak di 171 daerah di gedung DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rabu, 27 Juni 2018. Partai Golkar mengklaim target perolehan suara 56 persen dalam pilkada serentak 2018 telah tercapai. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah pernyataan mantan anggota Komisi Energi DPR, Eni Saragih, yang menyebut ada perintah dari pimpinan partai mengenai uang untuk musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

    Baca juga: Golkar Bantah Ada Aliran Dana PLTU Riau untuk Katering Munaslub

    "Pertama, tentu Partai Golkar itu kan tagline-nya bersih. Kedua, tidak ada perintah semacam itu, tidak ada. Dan munaslub dari hasil ketua OC maupun ketua panitia penyelenggara itu clear," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Agustus 2018. Namun Airlangga mempersilakan kasus itu diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Sebelumnya, Eni Saragih, yang menjadi tersangka kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Riau-1, mengatakan uang yang ia terima ada kaitan dengan pimpinan di Partai Golkar. Namun Eni tak menyebut nama pimpinan yang memerintahkannya menerima uang. "Hmm kan saya bendahara musyawarah nasional luar biasa. Ya, pasti saya ada perintah kan," katanya seusai diperiksa KPK, Rabu, 29 Agustus 2018.

    Baca juga: Uang Suap PLTU Riau-I ke Munaslub Golkar? Setya: Katanya Benar

    Airlangga Hartarto juga menjelaskan tentang beberapa pengurus Partai Golkar yang mengundurkan diri.

    Airlangga membantah bahwa mereka mundur karena terkait dengan aliran dana yang disebut Eni. "Ini aturannya KPU (Komisi Pemilihan Umum), semua yang mencalonkan DPD harus mengundurkan diri," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.