Pollycarpus Bebas, KontraS: Pemerintah Ogah Buka Kasus Munir

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah aktivis HAM menunjukkan surat saat menyerahkan surat terbuka untuk Presiden terkait dengan TPF Munir di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sejumlah aktivis HAM menunjukkan surat saat menyerahkan surat terbuka untuk Presiden terkait dengan TPF Munir di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan Istana Kepresidenan memiliki 14 salinan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir Said Thalib. Kordinator Bidang Adovokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Puri Kanesia, mengatakan dokumen tersebut diterima pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Baca: Ditantang Buka-bukaan Kasus Munir, Pollycarpus: Oke Saja

    "Dari keterangan Ketua TPF Marshudi Hanafi, Sekretaris Kabinet di era SBY waktu itu meminta tujuh salinan dokumen TPF dan tujuh ringkasan dokumen jadi ada 14 dokumen yang dimiliki istana," kata Puri saat ditemui kantornya, Jakarta, Rabu 29 Agustus 2018.

    Putri mempertanyakan istana yang menyebutk dokumen TPF tidak diketahui atau bahkan dinyatakan hilang. Bahkan, Putri menyebut 14 dokumen berkas tersebut juga sudah dilimpahkan ke pemerintahan era Presiden Joko Widodo.

    Menurut Putri keberadaan dokumen TPF tersebut sangat berperan dalam pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Koalisi pun sejak dari dulu mendesak Presiden untuk membuka dokumen tersebut.

    Koalisi, kata Putri, menduga pemerintah sengaja menutup-nutupi bahkan menyatakan dokumen itu hilang karena tidak mau mengungkap kasus Munir. "Bisa saja ada nama-nama baru dalam dokumen tersebut yang pemerintah tidak mau membukanya," kata dia.

    Leletnya pemerintah menyelesaikan perkara Munir adalah alasan Kontras mengajukan gugatan pembukaan informasi TPF Munir ke Komisi Informasi Publik. Gugatan itu berisi permintaan kepada Sekretariat Negara untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan kasus Munir kepada masyarakat.

    Sengketa yang diputus pada 10 Oktober 2016 itu memenangkan gugatan Kontras. Namun putusan itu dianulir Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 2016 dengan menyatakan dokumen TPF Munir tidak dikuasai Kementerian Sekretariat Negara dan tidak ada kewajiban bagi Kementerian Sekretariat Negara mencari dokumen itu.

    Simak juga: Pollycarpus Bebas Hari Ini, Berikut Perjalanan Kasus Munir

    Sebelumnya, terpidana pembunuhan atas Munir Pollycarpus Budihari Priyanto bebas dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung. Pollycarpus divonis 14 tahun penjara atas pembunuhan terhadap Munir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Skenario Satu Arah Pada Arus Mudik 2019 di Tol Jakarta - Cikampek

    Penerapan satu arah ini dilakukan untuk melancarkan arus lalu lintas mudik 2019 dengan memanfaatkan jalur A dan jalur B jalan Tol Jakarta - Cikampek.