Setelah OTT KPK, Pengadilan Tinggi Medan Kumpulkan Semua Hakim

Ilustrasi pengadilan(pixabay.com)

TEMPO.CO, Medan - Setelah operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang menjerat para hakim di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Pengadilan Tinggi (PT) Medan bereaksi cepat. PT Medan mengumpulkan seluruh hakim PN Medan untuk diberi arahan, agar pelayanan PN Medan tidak menurun. Pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan sebaik-baiknya. “Harus tetap bersemangat, semua ada hikmahnya,” kata Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Cicut Sutiarso di hadapan para hakim PN Medan pada Rabu, 29 Agustus 2018.

Cicut mengatakan pelayanan masyarakat adalah kepentingan yang paling penting. Sehingga tidak boleh ada kekosongan meski dalam kondisi yang tidak stabil setelah Ketua PN Medan dan beberapa hakim dicokok KPK.

Baca:  
OTT KPK di PN Medan, Hakim yang Vonis ...
OTT KPK di Medan, Hakim dan Panitera Ditangkap

Sementara ini, kata Cicut, Pelaksana Harian Ketua PN Medan diserahkan kepada Saryana. PT juga masih akan melihat dan menunggu kabar kelanjutan proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK

Cicut mengatakan para hakim, panitera, dan pegawai PN Medan harus siap menghadapi “gempa susulan”. OTT KPK adalah peringatan bagi seluruh stakeholder pengadilan. “Godaan tidak pernah berhenti. Jadi kita harus selalu ingat kepada Tuhan.”

Baca: Pasca- OTT KPK, Begini Suasana PN Medan

Operasi Tangkap Tangan KPK di Pengadilan Negeri Medan pada Selasa, 28 Agustus 2018, sementara menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Merry Purba, hakim adhoc Tipikor; Helpandi, panitera pengganti; Tamin Sukardi, pengusaha; dan Hadi Setiawan, orang kepercayaan Tamin.

Sore ini, KPK memulangkan Ketua PN Medan Marsuddin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo. Meski terjaring OTT KPK, keduanya tidak ditetapkan tersangka oleh KPK karena belum ada alat bukti yang kuat keterlibatan keduanya dalam kasus suap pengurusan perkara tindak pidana korupsi.

Simak: OTT di PN Medan, Ruangan Hakim Disegel

"Sampai 24 jam, belum ada alat bukti yang cukup kuat terhadap yang bersangkutan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Agustus 2018.

IIL ASKAR MONDZA | ANDITA RAHMAH






Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

29 menit lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

3 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

7 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

17 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

18 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

20 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

22 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

22 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

23 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 hari lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.