Pesan MUI untuk Ma'ruf Amin Setelah Nonaktif Jadi Ketua

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dalam organisasi masyarakat keagamaan, Maruf Amin mengemban amanat sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sejak 2015 hingga 2020. Saat ini, Maruf merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI. Dok. TEMPO

    Dalam organisasi masyarakat keagamaan, Maruf Amin mengemban amanat sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sejak 2015 hingga 2020. Saat ini, Maruf merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI. Dok. TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia memutuskan Ma'ruf Amin berstatus nonaktif dari jabatannya sebagai ketua umum MUI karena maju sebagai cawapres Joko Widodo dalam pilpres 2019.

    "Untuk status Ma'ruf Amin sebagai ketua sekarang nonaktif," kata Wakil Ketua Umum MUI, Didin Hafifudin saat ditemui di kantornya pada Rabu, 29 Agustus 2018.

    Baca: Ma'ruf Amin Nonaktif dari Ketua Umum MUI

    Keputusan tersebut, kata Didin, diambil berdasarkan pedoman Rumah Tangga MUI pasal 1 ayat 6 butir f yang menyatakan jabatan ketua umum dan wakil ketua umum tidak boleh merangkap jabatan politik di eksekutif dan legislatif. Selain itu, hal tersebut sejalan dengan permintaan Ma'ruf yang ingin agar dirinya nonaktif sebagai ketua MUI.

    Menurut Didin, meski dalam pedoman organisasi MUI tidak ada status nonaktif, namun hal tersebut diberlakukan terhadap Ma'ruf lantaran posisinya saat ini masih sebatas calon wakil presiden. "Kalau nanti terpilih baru tidak boleh jadi ketua MUI," ujarnya.

    Baca: Santri Nasional Deklarasi Dukung Jokowi - Ma'ruf di Pilpres 2019

    Didin mengatakan MUI berkomitmen agar lembaga tersebut tidak digunakan untuk kepentingan politik oleh Ma'ruf Amin. MUI pun melarang embel-embel lembaga seperti nama atau logo dibawa dalam kepentingan politik Ma'ruf.

    Hal senada disampaikan oleh Anggota Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin. MUI melarang Ma'ruf Amin menggunakan jabatannya sebagai ketua nonaktif MUI untuk kepentingan politik. "Meski nonaktif, tapi tidak boleh menggunakan jabatan MUI untuk kepentingan politik, MUI akan mengawasi hal tersebut," ujarnya.

    Baca: Maruf Amin Gerus Elektabilitas Jokowi? Ini Jawaban Tim Sukses


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.