Lombok Utara Butuh 1300 Tenda untuk Sekolah Korban Gempa Lombok

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pria melihat jalanan yang rusak akibat guncangan gempa berkekuatan 7,0 SR di Pelabuhan Kayangan, Lombok, 20 Agustus 2018. Bayu Wiguna/via REUTERS

    Seorang pria melihat jalanan yang rusak akibat guncangan gempa berkekuatan 7,0 SR di Pelabuhan Kayangan, Lombok, 20 Agustus 2018. Bayu Wiguna/via REUTERS

    TEMPO.CO, Mataram - Kabupaten Lombok Utara, salah satu wilayah yang terdampak gempa Lombok sejak 29 Juli 2018 menunggu kiriman tenda untuk sekolah darurat. "Sarana prasarana pendidikan semua tak bisa digunakan, kami menunggu kiriman tenda dari Kementerian Pendidikan,” kata Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar ketika menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Tanjung, Lombok Utara, Selasa sore, 28 Agustus 2018.

    Lombok Utara membutuhkan sekitar 1.300 tenda untuk membuat sekolah normal kembali. “Baru 18 tenda yang dikirimkan," ujar Najmul.

    Baca: Desakan Status Bencana Nasional untuk Gempa Lombok

    Gempa Lombok yang mencapai lebih dari 800 kali sejak 29 Juli 2018, menelan korban jiwa di Kecamatan Bayan 16 orang, Kayangan 175 orang, Gangga 116 orang, Tanjung 86 orang, dan Pemenang 80 orang. Total korban meninggal dunia untuk Lombok Utara berjumlah 473 orang. Pemerintah pusat telah memberikan santunan kepada 448 ahli waris.

    Gempa menghancurkan hampir seratus persen infrastruktur di kabupaten itu. “Hanya satu-dua saja yang masih bisa digunakan,” kata Najmul kepada Menteri Tjahjo dan 50 orang rombongannya.

    Baca: Masa Transisi Gempa Lombok, Ini yang ...

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berjanji segera memenuhi kebutuhan itu. “Kebutuhan tenda disegerakan dulu,” kata Menteri salah satu kantor camat di Pemenang. Bantuan dari asosiasi gubernur bergotong-royong diharapkan bisa membantu pemulihan perekonomian dan rehabilitasi di daerah itu.

    Dalam kunjungan itu, Menteri menyerahkan bantuan dana stimulan operasional desa, membangun sarana prasarana kantor sebagai tempat layanan terhadap masyarakat, sebesar Rp1,25 miliar untuk 25 desa sekabupaten itu. "Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan BNPB.”

    Simak: Penanganan Gempa Lombok, Mensos: Ada ...

    Menteri juga meminta pemerintah kabupaten menginventarisir infrastruktur dan perkantoran yang rusak akibat gempa Lombok agar rehabilitasi dilakukan segera. "Arahan Presiden adalah percepatan," ujar Menteri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.