Tiga Hakim PN Medan Ditangkap dalam OTT KPK, Ini Reaksi KY

Reporter

Ketua Majelis hakim di Pengadilan Negeri Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo pada Selasa, 21 Agustus 2018, menjatuhkan hukuman pidana selama 1 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan untuk Meiliana. Foto: pn-medankota.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menyesalkan peristiwa tertangkapnya tiga orang hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu dari tiga hakim itu adalah Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo.

Baca: OTT KPK di Medan, Hakim dan Panitera Ditangkap

"Atas terulangnya OTT yang melibatkan hakim, KY menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut," kata juru bicara KY, Farid Wajd di Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.

Farid mengatakan, sekitar tiga tahun lalu, KY sudah pernah memperingatkan pentingnya perubahan mendasar terkait aspek integritas. "Tapi hal itu belum sepenuhnya didengar dan berujung terulangnya OTT di lingkungan peradilan TUN yang melibatkan pengacara OC Kaligis," kata Farid.

Baca: KPK: OTT di Medan Terkait Penanganan Kasus Korupsi

KY, menurut Farid, sudah berupaya melakukan serangkaian usaha pencegahan agar kejadian ini tidak berulang. "Namun, hari ini kembali terulang peristiwa yang mencoreng dan menjadi tamparan bagi dunia peradilan," katanya.

Kendati demikian, Farid yakin seluruh jajaran peradilan masih punya energi besar untuk kembali bangkit untuk memperbaiki peradilan di Indonesia. "Jangan sampai ulah beberapa oknum tersebut menjadi stigma negatif terhadap usaha perbaikan peradilan," ujarnya.

Baca: OTT di PN Medan, Ruangan Hakim Disegel

Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan bahwa OTT di PN Medan ini terkait dengan perkara tindak pidana korupsi. Ia memastikan tidak ada kaitannya dengan kasus penistaan agama dengan terdakwa Meiliana yang sebelumnya ditangani hakim Wahyu. Sebelumnya, hakim Wahyu memvonis Meiliana hukuman 18 bulan penjara karena mengeluhkan suara azan.






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

5 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

6 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

8 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

10 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

10 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

11 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

13 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

13 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

14 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

14 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.