Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahyudin: Indonesia Harus Kembali pada Demokrasi Keterwakilan

image-gnews
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin di acara Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada ratusan guru-guru se-Kota Batu, Jawa Timur, Selasa, 28 Agustus 2018.
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin di acara Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada ratusan guru-guru se-Kota Batu, Jawa Timur, Selasa, 28 Agustus 2018.
Iklan

INFO NASIONAL -  Dalam konstitusi Indonesia, negara menjamin hak setiap warganya untuk dipilih dan memilih. Namun faktanya praktik demokrasi Indonesia sangat mahal, sehingga sosok yang maju dipilih dalam kancah demokrasi Indonesia adalah yang memiliki akses finansial berlebih atau memiliki donatur pengusaha kaya luar biasa.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin mengatakan situasi tersebut memaksa banyak individu yang memiliki kualitas, tapi minim akses finansial akan berpikir seribu kali untuk maju dalam pemilihan. Hal tersebut menimbulkan monopoli demokrasi yang sangat pincang.

"Demokrasi yang ditempuh dengan jalan tersebut sangat berpotensi besar rentan. Bahkan sudah terlihat nyata banyak kepala daerah sampai anggota legislatif melakukan tindakan korupsi," katanya setelah acara Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada ratusan guru-guru se-Kota Batu, Jawa Timur, Selasa, 28 Agustus 2018.

Jika keadaan tersebut dibiarkan, kata Mahyudin, akan semakin tidak jelas arah bangsa ini dan akan berdampak pada perilaku rakyat secara keseluruhan. "Menurut saya, demokrasi kita harus dikembalikan lagi kepada demokrasi keterwakilan, sehingga akan membuat biaya demokrasi Indonesia tidak mahal dan membuka kesempatan kepada rakyat yang memiliki kualitas, tapi minim finansial untuk maju dipilih," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mahyudin menjelaskan, jika pemilihan, misalnya kepala daerah, dilakukan dengan asas keterwakilan oleh DPRD selain biaya akan lebih murah, pengawasan akan lebih mudah karena hanya mengawasi anggota DPRD saja.

"Jika taraf kesejahteraan Indonesia sudah sangat baik, money politic tidak laku lagi dalam kancah demokrasi. Maka sistem satu suara satu orang bisa diberlakukan. Selama itu belum tewujud, demokrasi mahal yang mengandalkan money politic akan semakin merusak rakyat," tuturnya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.