JK Yakin #2019GantiPresiden Tak Pengaruhi Elektabilitas Jokowi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, menyaksikan pertandingan karate di JCC, 25 Agustus 2018. Setwapres RI

    Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, menyaksikan pertandingan karate di JCC, 25 Agustus 2018. Setwapres RI

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menilai masifnya gerakan #2019GantiPresiden tak akan mempengaruhi elektabilitas Presiden Joko Widodo di pemilihan presiden 2019. "Tentu tidak mempengaruhi apa-apa," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.

    Baca: JK Bantah Pemerintah Berupaya Redam Gerakan #2019GantiPresiden

    JK mengatakan, adanya dukungan terhadap #2019GantiPresiden tidak akan berpengaruh lantaran belum memasuki masa kampanye pilpres. Namun, JK mengimbau agar para aktivis dan pendukung gerakan tersebut untuk berkampanye secara sopan. Sebab, ia menilai gerakan tersebut termasuk kampanye tidak resmi. "Itu pasti bagian daripada kampanye yang belum waktunya," ujarnya.

    Dalam survei Indo Barometer yang dirilis pada Mei lalu, sebanyak 61,1 persen responden yang mengetahui adanya #2019GantiPresiden menyatakan tidak setuju gerakan tersebut. Adapun yang setuju dengan gerakan tersebut sebanyak 34,1 persen.

    Publik yang setuju akan gerakan itu, kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, mempunyai tiga alasan utama, yakni 26,6 persen menginginkan perubahan, 14,3 persen memiliki hak demokrasi, dan 12,3 persen menyatakan ada calon presiden yang lebih baik.

    Baca: Gerakan #2019GantiPresiden, JK: Kampanye Belum Waktunya

    Adapun tiga alasan utama publik tidak setuju dengan gerakan #2019GantiPresiden adalah 29,1 persen menginginkan Joko Widodo melanjutkan pembangunan, 13,1 persen menilai kinerja Jokowi terbukti, dan 7,8 persen menyatakan puas dengan kinerja Presiden.

    Dalam survei yang sama, Qodari menuturkan mayoritas publik atau 55,5 persen responden menginginkan Jokowi kembali menjadi presiden pada periode 2019-2024. Sebanyak 30,2 persen menyatakan tidak ingin, sementara 14,3 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.