Mendagri: Banyak Daerah Belum Masukkan Anggaran Bencana di APBD

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat jumpa wartawan di STIK, Jakarta Selatan, 2 Mei 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat jumpa wartawan di STIK, Jakarta Selatan, 2 Mei 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tjahjo Kumolo meminta setiap daerah untuk mengalokasikan anggaran penanganan bencana dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tujuannya agar daerah sudah siap bila bencana terjadi.

    Baca: Mendagri Bolehkan Pemda Gunakan Silpa untuk Bantu Gempa Lombok

    "Banyak daerah yang belum mempersiapkan anggaran kalau terjadi bencana, seperti banjir, erupsi gunung, gempa, dan lain-lain," kata Tjahjo Kumolo seusai acara penyerahan bantuan untuk korban bencana Lombok di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram, Selasa, 28 Agustus 2018.

    Ia menyampaikan, penyusunan APBD perubahan yang saat ini sedang digodok oleh daerah, terutama di NTB juga menyertakan persoalan penanganan bencana tersebut. Meski begitu, Tjahjo menegaskan pemerintah pusat tetap berkomitmen penuh dalam persoalan penanganan bencana di NTB, termasuk mendorong daerah-daerah lain untuk bisa membantu NTB.

    "Kami juga sudah kirim surat yang isinya payung hukum kepada daerah, karena banyak daerah yang ingin membantu dana biar satu pintu, karena kalau bahan makanan sudah menumpuk," ucapnya.

    Selain itu, lanjutnya, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Gempa di NTB.

    "Soal Inpres No. 5 Tahun 2018, secara prinsip memperkuat, mari bergerak semua, kami gerakan gubernur, bupati, wali kota (daerah lain) mari kita gotong royong, musibah NTB musibah kita di Indonesia, sakitnya NTB sakitnya kita juga, sehingga pemerintah dan swasta semua masuk untuk membantu," ujar Tjahjo.

    Baca: Mendagri: Pengganti Sandiaga di DKI Kewenangan Partai Pengusung

    Dia menyebutkan, salah satu persoalan yang masih harus segera dibenahi ialah pembersihan puing-puing bangunan yang runtuh akibat gempa. Sehingga memudahkan proses rekonstruksi.

    "Problemnya swasta sudah persiapkan rumah mau dibangun, tapi kan belum semua, karena harus dibersihkan dulu, ini dari PU harus kerja keras, sehingga bisa segera di bangun," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.