Mendagri: Banyak Daerah Belum Masukkan Anggaran Bencana di APBD

Reporter

Editor

Amirullah

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat jumpa wartawan di STIK, Jakarta Selatan, 2 Mei 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tjahjo Kumolo meminta setiap daerah untuk mengalokasikan anggaran penanganan bencana dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tujuannya agar daerah sudah siap bila bencana terjadi.

Baca: Mendagri Bolehkan Pemda Gunakan Silpa untuk Bantu Gempa Lombok

"Banyak daerah yang belum mempersiapkan anggaran kalau terjadi bencana, seperti banjir, erupsi gunung, gempa, dan lain-lain," kata Tjahjo Kumolo seusai acara penyerahan bantuan untuk korban bencana Lombok di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram, Selasa, 28 Agustus 2018.

Ia menyampaikan, penyusunan APBD perubahan yang saat ini sedang digodok oleh daerah, terutama di NTB juga menyertakan persoalan penanganan bencana tersebut. Meski begitu, Tjahjo menegaskan pemerintah pusat tetap berkomitmen penuh dalam persoalan penanganan bencana di NTB, termasuk mendorong daerah-daerah lain untuk bisa membantu NTB.

"Kami juga sudah kirim surat yang isinya payung hukum kepada daerah, karena banyak daerah yang ingin membantu dana biar satu pintu, karena kalau bahan makanan sudah menumpuk," ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Gempa di NTB.

"Soal Inpres No. 5 Tahun 2018, secara prinsip memperkuat, mari bergerak semua, kami gerakan gubernur, bupati, wali kota (daerah lain) mari kita gotong royong, musibah NTB musibah kita di Indonesia, sakitnya NTB sakitnya kita juga, sehingga pemerintah dan swasta semua masuk untuk membantu," ujar Tjahjo.

Baca: Mendagri: Pengganti Sandiaga di DKI Kewenangan Partai Pengusung

Dia menyebutkan, salah satu persoalan yang masih harus segera dibenahi ialah pembersihan puing-puing bangunan yang runtuh akibat gempa. Sehingga memudahkan proses rekonstruksi.

"Problemnya swasta sudah persiapkan rumah mau dibangun, tapi kan belum semua, karena harus dibersihkan dulu, ini dari PU harus kerja keras, sehingga bisa segera di bangun," katanya.






PPKM Level 1 di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 7 November

3 hari lalu

PPKM Level 1 di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 7 November

Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali


Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

8 hari lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi


Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

9 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

15 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

16 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

16 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

17 hari lalu

Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan nama calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan belum sampai ke dia.


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

20 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

21 hari lalu

Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

Kemendagri menanggapi kekhawatiran potensi abuse of power dalam aturan memperbolehkan Pj kepala daerah dibolehkan memutasi dan memberhentikan ASN


Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

21 hari lalu

Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Mendagri menerbitkan surat edaran kepada penjabat atau Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat