TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terkena dampak bencana gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat selesai pada Agustus 2019.
Baca juga: Sri Mulyani: Anggaran Perbaikan Gempa Lombok Sudah Cair Rp 1,9 T
"Secara umum, RR (rehabilitasi dan rekonstruksi) selesai Agustus 2019," katanya di Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 28 Agustus 2018.
Agus mengatakan seluruh kementerian akan bahu-membahu sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing untuk merealisasikan target itu.
Menurutnya, saat ini, penanganan korban bencana Lombok sudah memasuki fase RR. Dan berdasarkan instruksi presiden, Kementerian Sosial bertugas merehabilitasi sosial dan merekonstruksi sosial.
Agus menyebutkan dari sejumlah program, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan rumah warga yang runtuh akibat gempa Lombok.
Pemerintah juga menyiapkan dana untuk perbaikan rumah, yaitu Rp 50 juta untuk rusak berat, Rp 25 juta rusak sedang dan Rp 10 juta untuk rusak ringan. "Kami akan melakukan percepatan, khususnya RR perumahan," kata dia.
Baca juga: Pasca Gempa Lombok, Fasilitas Umum Ditargetkan Berfungsi Desember
Berbeda dari penanganan bantuan lainnya, pemerintah mendorong masyarakat terlibat langsung dalam rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.
"Akan kami dorong mereka, korban ikut bekerja swadaya, agar mandiri. Pemerintah memberi dana, fasilitasi. dan pembangunan dilakukan sendiri," kata dia.
Pemerintah juga akan melibatkan Kamar Dagang dan Industri di daerah dalam pengadaan bahan-bahan dasar untuk pembangunan, demi menghidupkan kembali perekonomian daerah.
"Kami libatkan Kadin daerah. Pemda menyediakan materi kebutuhan dasar membangun, kami mendorong Kadin turun langsung, ini gerakan terpadu," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial juga memastikan pemerintah sudah menyiapkan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Lombok.
Sebelumnya di Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah mencairkan anggaran sedikitnya Rp 1,9 triliun untuk merehabilitasi dan merekonstruksi daerah yang terkena dampak bencana gempa Lombok dan Sumbawa, NTB.
Anggaran tersebut diperoleh dari pos dana yang dimiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan realokasi dari kementerian dan lembaga Pemerintah non-kementerian.
Baca juga: Bersihkan Puing Gempa Lombok, Pemerintah Minim Alat Berat
Anggaran tersebut telah diberikan Pemerintah melalui Kementerian Sosial senilai Rp 1,25 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 7,8 miliar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 176,2 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 230 miliar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 1,5 miliar.
"Yang berasal dari BNPB ada hampir sekitar Rp 307 miliar," ujar Sri Mulyani.
