Ditolak di Tanah Kelahirannya, Ahmad Dhani: Saya Sih Biasa Saja

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Usai mengalami penolakan masa anti #2019GantiPresiden, Ahmad Dhani akan tetap lakukan demokrasi di Jawa Timur. TEMPO/Ade Jovano

    Usai mengalami penolakan masa anti #2019GantiPresiden, Ahmad Dhani akan tetap lakukan demokrasi di Jawa Timur. TEMPO/Ade Jovano

    TEMPO.CO, Jakarta - Usai dihadang massa yang menolak deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, Ahad 26 Agustus lalu, Ahmad Dhani mengaku bahwa itu adalah hal yang biasa. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari dinamika politik negara demokrasi.

    Baca juga: Ketua MPR: Melarang #2019GantiPresiden Tidak Sesuai Demokrasi

    "Ya saya sih biasa saja ya, ini kan dinamika dalam berpolitik dan dinamika dalam kehidupan pembelajaran demokrasi di Indonesia," kata Dhani saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 27 Agustus 2018.

    Menurutnya, tidak semua masyarakat Indonesia siap akan demokrasi. Salah satunya yakni masyarakat yang berpendapat bahwa memakai kaos #2019GantiPresiden adalah sesuatu yang tidak baik.

    "Ada orang yang belum siap berdemokrasi, ada yang menganggap bahwa menggunakan kaos ganti presiden adalah tidak baik, itu kan mereka harus belajar," lanjut Dhani.

    Sebelumnya, musisi sekaligus kader Partai Gerindra tersebut mengunjungi Surabaya untuk menonton konser musik dan juga mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden. Namun di kota kelahirannya itu, Dhani justru dihadang massa yang menolak adanya aksi deklarasi.

    Baca juga: Neno Warisman Donatur Terbesar, 3 Fakta #2019GantiPresiden

    Massa tersebut kemudian mengepung hotel tempat Ahmad Dhani menginap. Untuk menghindari konflik, akhirnya pihak kepolisian turun tangan dengan meminta Dhani segera meninggalkan Surabaya.

    EDO JUVANO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.