Bamsoet Ingatkan 3 Informasi yang Berpotensi Ancaman Teroris

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (ki-ka) Wakil Ketua MPR Ahmad Basara, Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Direktur Utama Tempo Media Group Toriq Hadad saat menghadiri pembukaan acara peringatan 20 Tahun Reformasi dengan tema

    (ki-ka) Wakil Ketua MPR Ahmad Basara, Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Direktur Utama Tempo Media Group Toriq Hadad saat menghadiri pembukaan acara peringatan 20 Tahun Reformasi dengan tema "Kembali ke Rumah Rakyat" di selasar Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Mei 2018. Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan penyelenggaraan rangkaian acara ini di DPR bukan hanya untuk mengenang 20 tahun reformasi, tapi juga untuk mendekatkan kembali DPR dengan rakyat. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan ada tiga rangkaian informasi yang berpotensi ancaman teroris kepada pemerintah dalam pekan ini.

    Baca juga: Ada Informasi Serangan Teroris, Pembukaan Pusat Australia Batal

    Dalam pandangan Bambang Soesatyo atau Bamsoet, potensi ancaman tersebut adalah, pertama kasus penembakan dua anggota Patroli Jalan Raya Polda Jabar Aiptu Dodon Kusdianto dan Aiptu Widi Harjana oleh tiga orang tak dikenal di Km 223-400 ruas jalan Tol Kanci-Pejagan di Kabupaten Cirebon pada Jumat 24 Agustus 2018 malam.

    "Motif penembakan itu belum diketahui, tapi kasus penembakan itu hanya berselang beberapa hari setelah beredarnya video ancaman ISIS di jagat maya," kata Bamsoet melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018.

    Kedua, pada Selasa, 21 Agustus 2018, sebuah video berisi ancaman dari Divisi Peretasan ISIS kepada Pemerintahan Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo, beredar di dunia maya.

    Mereka menyoroti perlakuan Pemerintah Indonesia kepada rekan-rekan mereka, mulai dari pemenjaraan hingga pemblokiran akun sosial media.

    Ketiga, Kamis (23/8), Pemerintah Australia memperbarui travel advice untuk warganya yang hendak bepergian ke Indonesia, dengan alasan akan ada serangan teroris di Indonesia "Adanya update travel advice itulah sehingga staf Konsulat Jenderal Australia di Surabaya tidak menghadiri acaranya di Universitas Airlangga," katanya.

    Baca juga: Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris di Banten

    Informasi lainnya, pada Jumat (24/8), dilaporkan dari Washington, Amerika Serikat, bahwa otoritas intelijen setempat menetapkan tiga orang dari Asia Tenggara sebagai teroris. "Mereka diduga merekrut orang lain bergabung dengan ISIS. Satu dari tiga orang itu berkewarganegaraan Indonesia, berinisial MKYF," katanya.

    Menurut Bamsoet, profil tiga orang ini terlihat dalam video ISIS pada Juni 2016. "Saat algojo ISIS mengeksekusi tiga sandera," kata Bamsoet.

    Dengan adanya indikasi di atas, Bamsoet mengimbau Polri, TNI, dan BIN, segera mencegah kemungkinan aksi teroris yang dilalukan sel-sel kelompok ISIS terhadap Pemerintah Indonesia.

    "Polri, TNI, dan BIN agar segera memberikan respons secara terukur terhadap informasi ancaman dari sel-sel kelompok ISIS terhadap pemerintah. Respons terukur itu untuk mereduksi potensi ancaman," kata Bambang Soesatyo.

    Menurut Bamsoet, kesiapan Polri, TNI, dan BIN, diperlukan agar tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Kondisi keamanan di dalam negeri yang selalu kondusif harus tetap terjaga, terutama Indonesia saat ini masih menyelenggarakan event Asian Games.

    Baca juga: Menyamar Jadi Sahabat, Polisi Australia Bongkar Rencana Teroris

    Indonesia juga akan menjadi tuan rumah pertemuan tahuan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang akan diselengarakan di Bali pada Oktober mendatang.

    Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan, memang belum ada kepastian adanya kaitan dari fakta-fakta itu, tapi Polri, TNI, dan BIN patut memberikan respons terukur. "Semua potensi ancaman harus dieliminasi sejak dini," kata Bamsoet.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.