Agus Gumiwang Masih Terdaftar di Tim Sukses Jokowi - Ma'ruf Amin

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Agus Gumiwang berbicara kepada awak media sesuai dilantik beberapa saat lalu menggantikan Idrus Marham di DPP Partai Golkar, Jumat, 24 Agustus 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

    Menteri Sosial Agus Gumiwang berbicara kepada awak media sesuai dilantik beberapa saat lalu menggantikan Idrus Marham di DPP Partai Golkar, Jumat, 24 Agustus 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang masih terdaftar sebagai bendahara tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dia memperkirakan akan keluar dari struktur tim tersebut.

    Baca: Pengamat: Menteri Sosial Strategis Dongkrak Elektabilitas Pilpres

    "Yang di daftar KPU masih (terdaftar). Tapi kecenderungannya diganti," kata Agus di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018. Dia menuturkan, jabatan barunya sebagai menteri membutuhkan konsentrasi luar biasa. Terlebih saat ini pemerintah dengan berfokus menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Agus mengatakan penggantiannya masih dibicarakan petinggi Partai Golkar dan pasangan calon yang diusung. "Saya kan hanya menunggu keputusan dari pasangan calon dan ketua umum Golkar seperti apa," katanya.

    Ketika ditanya soal calon penggantinya di tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Agus mengaku tak memiliki gambaran. "Kalau saya digantikan saya tidak tahu siapa yang menggantikan saya," ujarnya.

    Baca: Golkar Bantah Ada Duit Suap Eni Saragih untuk Biaya Munaslub

    Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebelumnya memastikan Agus akan meninggalkan jabatan bendahara tim kampanye Jokowi-Ma'ruf. "Nanti akan diatur oleh sekretaris jenderal Golkar," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018.

    Agus Gumiwang baru saja dilantik menjadi Menteri Sosial. Dia menggantikan Idrus Marham yang mengundurkan diri lantaran menjadi tersangka dalam kasus suap PLTU Riau-1.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.