KPU: #2019GantiPresiden Ekspresi Politik, Bukan Kampanye

Pedagang menjual stiker 2019 Ganti Presiden di tengah-tengah massa Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang menggelar aksi 67 di depan gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan gerakan #2019GantiPresiden tidak termasuk kampanye. Menurut dia, gerakan ini merupakan ekspresi politik masyarakat menjelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Baca: KPU: Fenomena #2019GantiPresiden Sama dengan #Jokowi2Periode

"Jadi dalam pandangan KPU, fenomena #2019GantiPresiden itu sama nilainya dengan fenomena #Jokowi2Periode. Itu bentuk partisipasi dan pandangan politik masyarakat," kata Wahyu saat ditemui Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 27 Agustus 2018.

Namun, kata dia, partisipasi masyarakat haruslah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, kata Wahyu, kegiatan yang mengumpulkan massa harus tetap mengantongi izin. Jika tidak mendapatkan izin dan tetap dilaksankan, Wahyu mengatakan kegiatan tersebut melanggara aturan.

Beberapa hari terakhir gerakan #2019GantiPresiden ramai dibicarakan. Sebabnya, beberapa daerah menolak deklarasi gerakan ini. Di Pekanbaru, Riau, pada Sabtu, 25 Agustus lalu, misalnya, kelompok massa menolak kedatangan aktivis #2019GantiPresiden, Neno Warisman. Mereka sampai mengepung bandara.

Simak juga: Neno Warisman Dihadang, Fadli Zon Bikin Sajak Tangan Besi

Di Surabaya, kelompok pendukung #2019GantiPresiden nyaris terlibat bentrok dengan massa yang menentang gerakan ini. Massa penolak bahkan mengepung hotel tempat pentolan Band Dewa 19 Ahmad Dhani menginap. Ahmad Dhani juga merupakan salah satu aktivis gerakan ini.

Lihat juga video: Alasan Rex Marindo Warunk Upnomral Boyong Coffee Roaster ke Kafe







KPU Jawab Kegusaran soal Pemerintahan Jokowi Jadi Bebek Lumpuh Usai Pilpres 2024

9 jam lalu

KPU Jawab Kegusaran soal Pemerintahan Jokowi Jadi Bebek Lumpuh Usai Pilpres 2024

Ada jeda waktu 8 bulan antara Pilpres 2024 dan pelantikan presiden terpilih. Adanya dualisme kepemimpinan jadi kekhawatiran.


Porsi Kredit ke UMKM Baru 18,7 Persen, Bahlil: Negara Belum Hadir Maksimal

10 jam lalu

Porsi Kredit ke UMKM Baru 18,7 Persen, Bahlil: Negara Belum Hadir Maksimal

Menteri Bahlil Lahadalia mengatakan negara belum hadir maksimal dalam mengurus usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Apa maksudnya?


Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

10 jam lalu

Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

Pemekaran wilayah di Papua memberi konsekuensi pada jumlah daerah pemilihan di Pemilu 2024. Anggota DPR mengusulkan Presiden mengeluarkan perpu.


KPU Minta Bantuan Kominfo agar Pengiriman Hasil Pemilu 2024 Semakin Cepat

12 jam lalu

KPU Minta Bantuan Kominfo agar Pengiriman Hasil Pemilu 2024 Semakin Cepat

KPU meminta bantuan penguatan jaringan internet ke Kementerian Komunikasi dan Informatika agar pengiriman hasil rekapitulasi suara di TPS lebih cepat


Jokowi Bertolak dari Medan ke Nias, Pantau Pembangunan Infrastruktur

20 jam lalu

Jokowi Bertolak dari Medan ke Nias, Pantau Pembangunan Infrastruktur

Presiden Jokowi bertolak ke Kota Gunungsitoli, Nias pagi ini dari Kota Medan, Sumatra Utara. Dia juga akan bagikan bansos di Nias Utara.


4 Jenis Pupuk Asal Rusia, Apa Saja Manfaat bagi Tanaman?

21 jam lalu

4 Jenis Pupuk Asal Rusia, Apa Saja Manfaat bagi Tanaman?

Presiden Rusia Vladimir Putin menjamin ketersediaan pupuk bagi Indonesia. Berikut beberapa jenis pupuk asal Rusia dan kegunaannya.


Duta Besar Ukraina Tanggapi Klaim Jokowi Sampaikan Pesan Zelensky ke Putin

22 jam lalu

Duta Besar Ukraina Tanggapi Klaim Jokowi Sampaikan Pesan Zelensky ke Putin

Duta Besar Ukraina untuk Indonesia menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku menyampaikan pesan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Vladimir Putin.


Top 3 Dunia: Akun YouTube Angkatan Darat Inggris Diretas dan Gembong Narkoba Dapat Vonis Bebas

1 hari lalu

Top 3 Dunia: Akun YouTube Angkatan Darat Inggris Diretas dan Gembong Narkoba Dapat Vonis Bebas

Berita tentang akun YouTube dan Twitter Angkatan Darat Inggris, yang kena retas, masuk dalam top 3 dunia pada 5 Juli 2022.


Sri Mulyani Sebut Anggaran Pemilu 2024 Tiga Provinsi Baru Papua dari APBN

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Anggaran Pemilu 2024 Tiga Provinsi Baru Papua dari APBN

Sri Mulyani Indrawati memastikan tiga provinsi baru Indonesia, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan akan memiliki anggaran khusus Pemilu.


Ukraina Berunding dengan Turki dan PBB soal Ekspor Gandum

1 hari lalu

Ukraina Berunding dengan Turki dan PBB soal Ekspor Gandum

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa negaranya sedang mengadakan pembicaraan dengan Turki dan PBB untuk menjamin jaminan ekspor gandum dari pelabuhan Ukraina.