Bupati Bandung Barat Nonaktif Didakwa Terima Setoran Rp 860 Juta

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Bupati Kabupaten Bandung Barat, Abu Bakar, menjawab pertanyaan awak media saat berjalan keluar dengan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan setelah terjaring operasi tangkap tangkan KPK, di gedung KPK, Jakarta, 12 April 2018. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, JakartaBupati Bandung Barat nonaktif Abubakar didakwa menerima uang Rp 860 juta dari para kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya di Pilkada.

Baca juga: Ditangkap KPK, Bupati Bandung Barat: Saya Akan Ikuti Proses Hukum

"Pada bulan Januari 2018, terdakwa menerima dari kepala dinas lainnya, total Rp 860 juta untuk pilkada. Setidak- tidaknya mempromosikan jabatan karena terdakwa memiliki kewenangan," kata Jaksa Penuntut Umum KPK, Budi Nugraha saat membacakan dakwaan pada sidang perdana Abubakar, di Gedung Pengadilan Tipikor Bandung, Senin, 27 Agustus 2018.

Budi Nugraha mengatakan terdakwa Abubakar meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah di Pemkab Bandung Barat dengan iming-iming mempromosikan para pemberi kepada istrinya jika memenangkan Pilkada Kabupaten Bandung Barat.

Menurut dia, para pemberi uang kepada terdakwa Abubakar di antaranya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Adiyoto.

Baca juga: KPK: Bupati Bandung Barat Pungut Dana untuk Pencalonan Istrinya

Kedua pemberi suap kepada terdakwa Abubakar sendiri didakwa secara terpisah.

Weti dan Adiyoto ditugaskan terdakwa Abubakar untuk menghimpun uang dari SKPD dengan jumlah bervariasi mulai dari Rp 10 juta sampai Rp 60 juta.

Permintaan terdakwa Abubakar ditindaklanjuti oleh Weti Lembanawati dan Adiyoto. Keduanya mengumpulkan uang dari setiap kepala dinas di sejumlah OPD yang ada di lingkup Pemkab Bandung Barat.

Selain itu, permintaan terdakwa Abubakar kepada Weti Lembanawati dan Adiyoto disertai dengan ancaman, yakni pemindahan jabatan.

Bupati Bandung Barat nonaktif Abubakar yang hadir mengenakan batik biru didakwa dengan pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Kepala Daerah di Jawa Barat Kena OTT Lagi, Gubernur Aher Prihatin

 
 

Sementara itu, Weti Lembanawati dan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Adiyoto didakwa telah menagih uang kepada SKPD sesuai janji yang telah disepakati dengan terdakwa Abubakar.

Sidang akan dilanjutkan Senin pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.






KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

16 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

1 hari lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

3 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

3 hari lalu

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Jaksa KPK menilai Itong Isnaeni terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

3 hari lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

4 hari lalu

KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

KPK memberikan ruang seluas-luasnya bagi Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung non-aktif Sudrajad Dimyati


Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

4 hari lalu

Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

Dua saksi di Kasus Lukas Enembe ialah karyawan swasta Tamara Anggany dan pegawai negeri sipil (PNS) bernama Wiyanti Hakim


Hakim Agung Terjerat OTT KPK, Pengamat: Ketua MA Jangan Kasih Wejangan Saja

4 hari lalu

Hakim Agung Terjerat OTT KPK, Pengamat: Ketua MA Jangan Kasih Wejangan Saja

Ahli Pidana Azmi Syahputra meminta Mahkamah Agung melakukan reformasi usai Hakim Agung Sudrajad Dimyati terjerat Operasi Tangkap Tangan KPK.


5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

6 hari lalu

5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

Sempat tidak lolos uji kelayakan hingga memiliki total kekayaan lebih dari Rp 8 miliar, inilah 5 fakta seputar kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang terjerat OTT KPK.


Ade Yasin Divonis 4 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Kami Banding

7 hari lalu

Ade Yasin Divonis 4 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Kami Banding

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Bandung. Pengacara akan ajukan banding atas putusan itu.