Idrus Marham Tak Akan Ajukan Praperadilan untuk Melawan KPK

Reporter

Idrus Marham (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya selaku Menteri Sosial kepada Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018. Idrus mengatakan surat penetapannya sebagai tersangka korupsi oleh KPK sudah disampaikan pada Kamis, 23 Agustus 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Idrus Marham, Samsul Huda mengatakan, kliennya tidak akan mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus suap PLTU Riau-1 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca: KPK Periksa Suami Eni Saragih untuk Tersangka Idrus Marham

"Bapak Idrus Marham tidak pernah berpikir untuk mengajukan praperadilan. Dia akan mengikuti seluruh proses hukum," ujar Samsul Huda lewat keterangannya yang diterima Tempo pada Senin, 27 Agustus 2018.

Idrus, kata Samsul, akan kooperatif mengikuti proses hukum, baik dalam pemeriksaan sebagai saksi maupun sebagai tersangka.

Baca: Pengamat: Idrus Marham Mundur Tak Ingin Seperti Setya Novanto

Idrus Marham ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau-1 oleh KPK pada Jumat, 24 Agustus 2018. Dia diduga dijanjikan menerima uang senilai US$ 1,5 juta untuk memuluskan proyek yang melibatkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih dan pengusaha bernama Johanes B. Kotjo, pemegang saham satu anggota konsorsium proyek PLTU Riau-1, yaitu Blackgold Natural Resources.

Baca: Sandiaga Puji Idrus Marham: Saya Acungkan Empat Jempol

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebutkan, KPK masih mendalami pengembangan kasus dugaan suap PLTU Riau-1, termasuk dugaan aliran dana dugaan suap tersebut. Basaria mengatakan, hingga saat ini penyidik masih fokus pada pokok perkara. "Untuk saat ini belum bisa dipastikan apakah ada aliran dana tersebut ke partai atau tidak," ujar Basaria di gedung KPK, Jumat, 24 Agustus 2018.






Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

10 menit lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.


Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

36 menit lalu

Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

Setahun lalu, 57 pegawai KPK dipecat karena dianggap tidak lolosTWK. Pertisiwa ini pun dikenal sebagai G30S TWK.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

11 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

14 jam lalu

KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

14 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

16 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

16 jam lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

18 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

21 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

1 hari lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.