Golkar Bantah Ada Duit Suap Eni Saragih untuk Biaya Munaslub

Reporter

Menteri Sosial yang baru dilantik, Agus Gumiwang Kartasasmita, saat upacara sertijab Menteri Sosial di gedung Kementerian Sosial RI, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018. Agus Gumiwang merupakan politikus Partai Golkar, sekaligus bendahara tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar 2017, Agus Gumiwang Kartasasmita membantah ada aliran duit suap proyek PLTU Riau-I dari bekas Wakil Ketua Komisi Energi Eni Saragih untuk biaya musyawarah nasional luar biasa atau Munaslub Golkar pada Desember 2017. "Saya sebagai Ketua OC Munaslub tidak pernah mendapatkan uang sepeserpun dari Saudara Eni Saragih untuk pembiayaan Munaslub tersebut." Agus Gumiwang membntah melalui keterangan tertulisnya yang diterima Tempo pada Ahad malam, 26 Agustus 2018.

Pernyataan Agus disampaikan untuk menyangkal pengacara Eni Saragih, Fadli Nasution, yang mengatakan bahwa ada dana suap proyek PLTU Riau-I yang digunakan untuk membiayai musyawaran nasional luar biasa atau Munaslub Golkar pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar. "Tidak benar pernyataan tersebut."

Baca:

Sebagai Ketua OC Munaslub, kata Agus, dia dapat mempertanggungjawabkan sumber dana pembiayaan Munaslub Partai Golkar pada Desember 2017. "Semua rincian penggunaan dana Munaslub telah kami laporkan secara transparan," ujar Menteri Sosial itu. Laporan itu termasuk soal asal-usul sumber dana Munaslub.

Agus mengakui, pada saat Munaslub 2017, Eni Saragih bendahara panitia penyelenggara. "Namun semua sumber dana pelaksanaan teknis acara Munaslub itu tidak sepeserpun berasal dari Saudara Eni Saragih," ujar dia.

Baca:
Pengacara Eni Saragih: Tidak Ada Suap ke Idrus Marham, Tapi KPK ...
Selain Idrus Marham, 3 Menteri Ini Mundur Usai ...

Sebelumnya, pengacara Eni menyebut bahwa dana yang digelontorkan klien-nya untuk Eni berasal dari Johannes B. Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, yang juga tersangka kasus suap PLTU Riau-1. “Dana Rp2 miliar itu merupakan bantuan dari saudara Kotjo kepada Eni,” kata Fadli melalui pesan teks pada Ahad, 26 Agustus 2018.

KPK menyangka Eni Saragih dijanjikan menerima imbalan Rp4,8 miliar dari Kotjo untuk memuluskan proses penandatanganan pembangkit listrik di Riau. Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 13 orang pada 13 Juli 2018 lalu di beberapa tempat di Jakarta.

Baca: Ditanya Soal Praperadilan, Idrus Marham: Tidak ... 

Dalam OTT itu, KPK menyita Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan tanda terima uang. KPK menduga uang Rp500 juta adalah bagian dari imbalan komitmen sebanyak 2,5 persen dari total nilai proyek. Belakangan, bekas Menteri Sosial Idrus Marham juga menjadi tersangka kasus ini.

Simak:  Tersangka Kasus PLTU Riau-1, Ini Pesan Idrus ...






Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

1 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri menginjak sopir truk dan menghukumnya untuk push up


Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

4 hari lalu

Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

Terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian karena rentan terjadi conflict of interest.


Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

5 hari lalu

Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

Formappi mengatakan pemenang anggota BPK sudah ada sebelum fit and proper test berlangsung.


Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

5 hari lalu

Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

Ahmadi Noor Supit sah terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027 pada Selasa, 20 September 2022.


Politisi Golkar Minta Pemerintah Tegas Tolak Usulan Hapus Listrik 450 VA

7 hari lalu

Politisi Golkar Minta Pemerintah Tegas Tolak Usulan Hapus Listrik 450 VA

Politisi Partai Golkar Fahira Idris menanggapi usulan Badan Anggaran atau Banggar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) soal usulan penghapusan daya listrik 450 VA dan dialihkan ke daya 900 VA.


Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

11 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


PPP Pastikan Koalisi dengan PAN dan Golkar Tetap Berjalan Walau Suharso Dicopot

16 hari lalu

PPP Pastikan Koalisi dengan PAN dan Golkar Tetap Berjalan Walau Suharso Dicopot

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memastikan partainya tetap berkomitmen di KIB meskipun terjadi pergantian pucuk pimpinan.


KPK Umumkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng Jadi Tersangka Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32

17 hari lalu

KPK Umumkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng Jadi Tersangka Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32

Bupati Mimika Eltinus Omaleng disebut menerima Rp 4,4 miliar dari anggaran pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.


KPK Tangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng Terkait Korupsi Pembangunan Gereja

18 hari lalu

KPK Tangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng Terkait Korupsi Pembangunan Gereja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa Bupati Mimika Eltinus Omaleng hari ini. Penjemputan itu terkait dugaan korupsi pembangunan Gereja King Mile 32 yang menjadikan Eltinus sebagai tersangka.


LSN: Penetapan Prabowo Sebagai Capres Bawa Coattail Effect untuk Gerindra

19 hari lalu

LSN: Penetapan Prabowo Sebagai Capres Bawa Coattail Effect untuk Gerindra

Partai Gerindra disebut telah punya efek ekor jas karena telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024.