Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengacara Eni Saragih: Ada Duit Suap untuk Biaya Munaslub Golkar

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih berusaha menghindari awak media saat bersiap meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan pada Sabtu malam, 14 Juli 2018. Sebelumnya, KPK menangkap sembilan orang, terdiri atas anggota DPR, staf ahli, sopir, dan pihak swasta dalam OTT di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham pada Jumat, 13 Juli 2018. ANTARA.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih berusaha menghindari awak media saat bersiap meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan pada Sabtu malam, 14 Juli 2018. Sebelumnya, KPK menangkap sembilan orang, terdiri atas anggota DPR, staf ahli, sopir, dan pihak swasta dalam OTT di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham pada Jumat, 13 Juli 2018. ANTARA.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara bekas Wakil Ketua Komisi Energi Eni Maulani Saragih atau Eni Saragih, Fadli Nasution, mengatakan bahwa ada dana suap proyek PLTU Riau-I yang digunakan untuk membiayai musyawaran nasional luar biasa atau Munaslub Golkar pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar.

Baca juga: Diduga Menyeret Idrus Marham, Ini 5 Fakta Suap Eni Saragih

“Dana Rp 2 miliar itu merupakan bantuan dari saudara Kotjo (pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo) kepada Eni,” kata Fadli melalui pesan singkat pada Ahad, 26 Agustus 2018.

Munaslub Golkar itu untuk menentukan Ketua Umum Golkar yang baru setelah Setya Novanto terjerat kasus korupsi proyek e-KTP. Dalam Munaslub itu, Airlangga Hartarto ditetapkan sebagai ketua umum yang baru.

Dalam kasus suap PLTU Riau-1, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga tersangka yakni mantan Menteri Sosial Idrus Marham, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo, dan Eni Saragih.

Perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan konsorsium yang akan mengerjakan proyek PLTU Riau-1. Adapun Eni dan Idrus Marham diketahui sebagai politikus Partai Golkar.

Baca juga: KPK Periksa Suami Eni Saragih dalam Kasus Suap PLTU Riau

KPK menduga Eni Saragih menerima suap total Rp 4,8 miliar dari Johannes untuk memuluskan proses penandatanganan pembangkit listrik di Riau itu. Sedangkan Idrus Marham diduga menggunakan pengaruhnya dalam proses proyek tersebut. Pemberian uang disinyalir untuk mempermudah penandatanganan kontrak kerja sama yang akan berlangsung setelah Blackgold menerima letter of intent (LOI) pada Januari lalu.

Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 13 orang pada 13 Juli 2018 lalu di beberapa tempat di Jakarta. Salah satunya adalah ketika Eni Saragih yang ditangkap di rumah dinas Idrus Marham.

Dalam OTT tersebut KPK menyita Rp 500 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan tanda terima uang. KPK menduga uang Rp 500 juta adalah bagian dari imbalan komitmen sebanyak 2,5 persen dari total nilai proyek.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

KPK pun telah memeriksa 28 saksi dalam kasus ini. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, beberapa saksi berasal dari unsur pejabat Perusahaan Listrik Negara (PLN) seperti Direktur Utama PLN Sofyan Basir serta petinggi PLB Batu Bara serta anak perusahaan PLN, yaitu PT Pembangkit Jawa Bali. KPK juga memeriksa sejumlah orang dari konsorsium yang terlibat dalam proyek PLTU Riau-1, serta sejumlah pihak swasta.

Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar 2017, Agus Gumiwang Kartasasmita membantah ada aliran duit suap proyek PLTU Riau-I dari bekas Wakil Ketua Komisi Energi Eni Saragih, yang digunakan untuk membiayai Munaslub Golkar pada Desember 2017.

"Saya sebagai Ketua OC Munaslub tidak pernah mendapatkan uang sepeserpun dari Saudara Eni Saragih untuk pembiayaan Munaslub tersebut," ujar Agus Gumiwang lewat keterangannya yang diterima Tempo pada Ahad malam, 26 Agustus 2018.

Hal tersebut diungkapkan Agus membantah pernyataan pengacara Eni Saragih, Fadli Nasution, yang mengatakan bahwa ada dana suap proyek PLTU Riau-I yang digunakan untuk membiayai musyawaran nasional luar biasa atau Munaslub Golkar pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar. "Tidak benar pernyataan tersebut," ujar Agus.

Sebagai Ketua OC Munaslub, lanjut Agus, dia dapat mempertanggungjawabkan sumber dana pembiayaan Munaslub Partai Golkar pada bulan Desember 2017. "Semua rincian penggunaan dana Munaslub tersebut telah kami laporkan secara transparan dan sumbernya berasal dari mana," ujar Menteri Sosial itu.

Agus menjelaskan, pada saat Munaslub 2017 yang lalu, Eni Saragih memang bertugas sebagai bendahara penyelenggara. "Namun semua sumber dana pelaksanaan teknis acara Munaslub tersebut tidak sepeserpun berasal dari Saudara Eni Saragih," ujar dia.

DEWI NURITA

Catatan:

Berita ini sudah diubah pada Senin, 27 Agustus 2018, pukul 08.34. Kami menambahkan konfirmasi bantahan dari Partai Golkar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hasto ke Golkar Soal Kursi Ketua DPR: Jangan Sulut Sikap PDIP

2 hari lalu

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Hasto ke Golkar Soal Kursi Ketua DPR: Jangan Sulut Sikap PDIP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, merespons soal Partai Golkar yang disebut-sebut ingin menempati kursi Ketua DPR RI.


Saat Demokrat dan Golkar Ungkit Perannya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai pertemuan di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 29 April 2023. Kunjungan tersebut dalam rangka silahturahmi dan membahas isu-isu kebangsaan terkini. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Saat Demokrat dan Golkar Ungkit Perannya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyebut, SBY memiliki peran yang besar dalam kemenangan Prabowo-Gibran. Sebelumnya Golkar menyampaikan hal senada.


Tokoh Potensial Maju di Pilgub Jabar 2024, Apakah Ridwan Kamil Vs Uu Ruzhanul Ulum, Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari Si Kuda Hitam?

4 hari lalu

Ridwan Kamil dan Desy Ratnasari. TEMPO
Tokoh Potensial Maju di Pilgub Jabar 2024, Apakah Ridwan Kamil Vs Uu Ruzhanul Ulum, Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari Si Kuda Hitam?

Apakah Ridwan Kamil akan maju lagi di kontestasi Pilgub Jabar 2024? Bagaimana eks Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum? Kans Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari?


Prabowo Tak Membutuhkan Tim Transisi Pemerintahan, Golkar: Karena Keberlanjutan

5 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa di Yogyakarta Rabu 12 Oktober 2022. Dok.istimewa
Prabowo Tak Membutuhkan Tim Transisi Pemerintahan, Golkar: Karena Keberlanjutan

Golkar mengklaim Prabowo tidak perlu membentuk tim transisi karena mengusung keberlanjutan pemerintahan Jokowi.


8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

6 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?


Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

6 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

PPP salah satu partai terlama sejak Orde Baru, selain PDIP dan Golkar. Ini profil dan perolehan suara sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024


Dito Ariotedjo Bilang Airlangga Bisa Aklamasi Jadi Ketua Umum Golkar

6 hari lalu

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo saat ditemui di Kantor Kemenpora, Jakarta Pusat Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Randy
Dito Ariotedjo Bilang Airlangga Bisa Aklamasi Jadi Ketua Umum Golkar

Politikus Golkar Dito Ariotedjo mengklaim para anggota di daerah mengapresiasi kinerja Ketua Umum Airlangga Hartarto dalam Pemilu 2024.


Gagal ke DPR, Dito Ariotedjo Fokus Jadi Menpora sampai Oktober

6 hari lalu

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo di Gedung Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, pada Jumat, 22 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Gagal ke DPR, Dito Ariotedjo Fokus Jadi Menpora sampai Oktober

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengatakan dia menunggu arahan Partai Golkar setelah gagal menjadi anggota legislatif.


Kaesang Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar: Terserah, Saya Mah Santai

6 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep mengenakan gamis hitam saat ikut buka puasa bersama di rumah Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Kaesang Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar: Terserah, Saya Mah Santai

Kaesang Pangarep, menanggapi wacana Jokowi berpotensi masuk Partai Golkar.


Media Asing Sorot Kabar Jokowi Masuk Golkar

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Media Asing Sorot Kabar Jokowi Masuk Golkar

Reuters membuat sebuah tulisan analisis tentang kabar Presiden Jokowi bergabung ke Golkar saat jabatannya segera berakhir.