TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Pemerintah Daerah dapat menggunakan cadangan beras sampai 200 ton untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi Gempa Lombok. Sementara itu, pemerintah kabupaten bisa menggunakan 100 ton. Cadangan ini berasal dari gudang Perum Bulog.
Baca: Tanggap Darurat Berakhir, Pemulihan Gempa Lombok Segera Dimulai
Sementara itu, Kementerian Sosial juga juga menyalurkan sembako berupa beras dan lauk pauk sebanyak 21.000 paket dan 1.000 paket peralatan dapur keluarga. "Dengan adanya sembako dan alat-alat memasak diharapkan warga dapat mendirikan dapur umum mandiri di dekat lokasi rumah mereka," kata Agus Gumiwang Kartasasmita di Lombok, Sabtu 25 Agustus 2018 malam.
Data Dinas Sosial Provinsi NTB dan Posko Induk mencatat, sampai hingga 25 Agustus 2018, ada 563 jiwa meninggal akibat gempa Lombok. Sementara ritu, 1.116 orang luka berat dan rawat inap. Kemudian, 71.937 unit rumah rusak dan 417.529 jiwa mengungsi.
Sejak gempa mengguncang NTB pada 29 Juli lalu, Kementerian Sosial telah menyalurkan sebanyak 1.519 tenda gulung, tenda keluarga, dan tenda serbaguna. Sementara untuk tambahan bantuan penyediaan shelter, Kemensos mengaktifkan Klaster Nasional Pengungsian.
Secara keseluruhan bantuan sosial tanggap darurat dari Kementerian Sosial mencapai Rp 1,257 triliun terdiri dari bantuan logistik, santunan ahli waris, uang duka untuk relawan yang gugur dalam penangganan korban bencana gempa, santunan paket sembako, beras reguler, peralatan dapur keluarga, bansos PKH dan BPNT.
Simak juga: Pembangunan Rumah Korban Gempa Lombok Ditarget Tuntas 6 Bulan
Selama pelaksanaan masa tanggap darurat gempa Lombok, Agus Gumiwang mengatakan Kementerian Sosial juga melakukan pemulihan sosial meliputi Layanan Dukungan Psikososial (LDP), Perlindungan Sosial Berkelanjutan, dan Pengerahan Taruna Siaga Bencana (Tagana). "Seluruh upaya tersebut untuk menunjukan bahawa negara hadir dalam memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat yang tertimpa bencana," kata Agus Gumiwang.