Golkar Kooperatif Jika KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana ke Partai

Reporter

Editor

Amirullah

Idrus Marham (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya selaku Menteri Sosial kepada Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018. Idrus mengatakan surat penetapannya sebagai tersangka korupsi oleh KPK sudah disampaikan pada Kamis, 23 Agustus 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelusuri dugaan aliran dana suap PLTU Riau-1 ke Partai Golkar. Sikap ini diungkapkan pasca penetapan mantan sekretaris jenderal Golkar Idrus Marham dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1.

Baca: Posisi Idrus Marham di Golkar Digantikan Kahar Muzakir

"Pasti, Partai Golkar mendukung KPK untuk menelusuri jika ada dugaan aliran dana tersebut ke partai," ujar fungsionaris DPP Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab saat ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu 25 Agustus 2018.

Dia menyebutkan Golkar akan terbuka dan kooperatif jika nantinya KPK menelusuri dan melakukan pemeriksaan di internal Partai Golkar. Namun, kata Sirajudin, pihaknya dan publik tentu harus menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait ada atau tidaknya dugaan aliran dana ke Golkar.

Idrus ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau-1 oleh KPK pada Jumat kemarin. Dia diduga dijanjikan menerima uang senilai US$ 1,5 juta untuk memuluskan proyek tersebut.

Baca: Pernah Dipecat Golkar karena Pro Jokowi, Ini Profil Agus Gumiwang

Wakil Ketua KPK Basraria Panjaitan menyebtukan KPK masih mendalami pengembangan kasus dugaan suap PLTU Riau-1, termasuk dugaan aliran dana dugaan suap tersebut. Kata dia, hingga saat ini penyidik masih fokus pada pokok perkara. "Untuk saat ini belum bisa dipastikan apakah ada aliran dana tersebut ke partai atau tidak," ujar Basaria di gedung KPK, Jumat kemarin.






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

10 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Ridwan Kamil Mengaku Bangun Komunikasi Politik dengan Berbagai Tokoh

17 jam lalu

Ridwan Kamil Mengaku Bangun Komunikasi Politik dengan Berbagai Tokoh

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan telah berkomunikasi dengan berbagai tokoh politik terkait langkah politiknya di masa mendatang.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

17 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

18 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

20 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

21 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

21 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

23 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

1 hari lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E