Golkar Kooperatif Jika KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana ke Partai

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Idrus Marham (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya selaku Menteri Sosial kepada Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018. Idrus mengatakan surat penetapannya sebagai tersangka korupsi oleh KPK sudah disampaikan pada Kamis, 23 Agustus 2018. ANTARA

    Idrus Marham (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya selaku Menteri Sosial kepada Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018. Idrus mengatakan surat penetapannya sebagai tersangka korupsi oleh KPK sudah disampaikan pada Kamis, 23 Agustus 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelusuri dugaan aliran dana suap PLTU Riau-1 ke Partai Golkar. Sikap ini diungkapkan pasca penetapan mantan sekretaris jenderal Golkar Idrus Marham dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1.

    Baca: Posisi Idrus Marham di Golkar Digantikan Kahar Muzakir

    "Pasti, Partai Golkar mendukung KPK untuk menelusuri jika ada dugaan aliran dana tersebut ke partai," ujar fungsionaris DPP Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab saat ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu 25 Agustus 2018.

    Dia menyebutkan Golkar akan terbuka dan kooperatif jika nantinya KPK menelusuri dan melakukan pemeriksaan di internal Partai Golkar. Namun, kata Sirajudin, pihaknya dan publik tentu harus menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait ada atau tidaknya dugaan aliran dana ke Golkar.

    Idrus ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau-1 oleh KPK pada Jumat kemarin. Dia diduga dijanjikan menerima uang senilai US$ 1,5 juta untuk memuluskan proyek tersebut.

    Baca: Pernah Dipecat Golkar karena Pro Jokowi, Ini Profil Agus Gumiwang

    Wakil Ketua KPK Basraria Panjaitan menyebtukan KPK masih mendalami pengembangan kasus dugaan suap PLTU Riau-1, termasuk dugaan aliran dana dugaan suap tersebut. Kata dia, hingga saat ini penyidik masih fokus pada pokok perkara. "Untuk saat ini belum bisa dipastikan apakah ada aliran dana tersebut ke partai atau tidak," ujar Basaria di gedung KPK, Jumat kemarin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.