KPK Resmi Tetapkan Idrus Marham Tersangka Suap PLTU Riau-1

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pegawai Kementerian Sosial membawa kardus berisi barang-barang milik mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, dari ruangannya di gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018. Idrus Marham mundur setelah menjadi tersangka dalam pengembangan kasus suap PLTU Riau-1. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Pegawai Kementerian Sosial membawa kardus berisi barang-barang milik mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, dari ruangannya di gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018. Idrus Marham mundur setelah menjadi tersangka dalam pengembangan kasus suap PLTU Riau-1. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Riau-1.

    Baca: Ditanya Soal Praperadilan, Idrus Marham: Tidak Usah Rumit-rumit

    "Dalam penyidikan ditemukan fakta baru, dan keterangan saksi serta surat-surat, maka ada penetapan tersangka baru, yaitu Idrus Marham," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jumat, 24 Agustus 2018.

    Basaria menyebutkan Idrus diduga bersama mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Eni Maulani Saragih, menerima hadiah atau janji dari Johannes B. Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

    Basaria menyebutkan Idrus diduga mengetahui penerimaan uang oleh Eni dari Johanes pada November-Desember 2017 senilai Rp 4 miliar serta pada Maret dan Juni 2018 sebesar Rp 2,25 miliar.

    Selain itu, kata Basaria, Idrus diduga menerima janji atau hadiah senilai US$ 1,5 juta. "Tersangka juga diduga menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni," ucapnya.

    Baca: Idrus Marham Sudah Tiga Kali Diperiksa KPK di Kasus PLTU Riau-1

    Basaria menambahkan, Idrus juga berperan mendorong proses penandatanganan power purchase agreement atau jual-beli dalam proyek pembangunan PLTU Riau.

    KPK menyangka Idrus melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.