KPK Resmi Tetapkan Idrus Marham Tersangka Suap PLTU Riau-1

Reporter

Editor

Amirullah

Pegawai Kementerian Sosial membawa kardus berisi barang-barang milik mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, dari ruangannya di gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018. Idrus Marham mundur setelah menjadi tersangka dalam pengembangan kasus suap PLTU Riau-1. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Riau-1.

Baca: Ditanya Soal Praperadilan, Idrus Marham: Tidak Usah Rumit-rumit

"Dalam penyidikan ditemukan fakta baru, dan keterangan saksi serta surat-surat, maka ada penetapan tersangka baru, yaitu Idrus Marham," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jumat, 24 Agustus 2018.

Basaria menyebutkan Idrus diduga bersama mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Eni Maulani Saragih, menerima hadiah atau janji dari Johannes B. Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Basaria menyebutkan Idrus diduga mengetahui penerimaan uang oleh Eni dari Johanes pada November-Desember 2017 senilai Rp 4 miliar serta pada Maret dan Juni 2018 sebesar Rp 2,25 miliar.

Selain itu, kata Basaria, Idrus diduga menerima janji atau hadiah senilai US$ 1,5 juta. "Tersangka juga diduga menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni," ucapnya.

Baca: Idrus Marham Sudah Tiga Kali Diperiksa KPK di Kasus PLTU Riau-1

Basaria menambahkan, Idrus juga berperan mendorong proses penandatanganan power purchase agreement atau jual-beli dalam proyek pembangunan PLTU Riau.

KPK menyangka Idrus melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.






Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

13 menit lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 menit lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.


Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

1 jam lalu

Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

Setahun lalu, 57 pegawai KPK dipecat karena dianggap tidak lolosTWK. Pertisiwa ini pun dikenal sebagai G30S TWK.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

12 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

14 jam lalu

KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

15 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

16 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

17 jam lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

19 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

22 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.