Ketum PPP Romahurmuziy Diduga Tahu Aliran Suap Dana Perimbangan

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy saat menghadiri halalbihalal bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, 4 Juli 2018. Tempo / Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri peran Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy dalam dugaan suap dana perimbangan daerah. Ada dugaan Romi—sapaan Romahurmuziy—mengetahui ihwal aliran duit suap yang diterima tersangka dalam kasus ini.

Baca: Ketum PPP Romahurmuziy Penuhi Panggilan KPK

“Nanti kita lihat sejauh mana dia berperan di situ. KPK tidak pernah memanggil kalau dia tidak relevan dengan yang sedang kami dalami,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018.

Romi menjalani pemeriksaan dengan penyidik antirasuah pada Kamis, 23 Agustus 2018. Dalam pemeriksaan yang berlangsung satu setengah jam itu, ia dicecar soal hubungannya dengan tersangka Yaya Purnomo sekaligus apa yang ia tahu soal aliran duit suap. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan penyidik juga menelusuri informasi dari Romi soal hubungan Yaya Purnomo dengan Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono.

Selain itu, Febri menambahkan, Romi diduga mengetahui ihwal fulus Rp 1,4 miliar yang ditemukan di rumah Puji saat penggeledahan pada akhir Juli lalu. Uang itu disinyalir berkaitan dengan kasus suap dana perimbangan yang menjerat anggota Komisi Keuangan, Amin Santono. Meski begitu, Febri belum bisa memastikan ke mana alokasi uang tersebut. “Kami klarifikasi sejauh mana Romi tahu apa yang dilakukan Puji dan soal uang itu,” katanya.

Baca juga: KPK Periksa Politikus PAN di Kasus Suap Dana Perimbangan Daerah

Dugaan suap yang juga melibatkan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, ini terkuak saat KPK melakukan operasi tangkap tangan pada awal Mei lalu. Amin dan Yaya diduga menerima suap dari kontraktor bernama Ahmad Ghiast sebesar Rp 510 juta agar mengupayakan Kabupaten Sumedang mendapatkan alokasi tambahan anggaran perimbangan sebesar Rp 25,8 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2018. Jaksa menuntut Ghiast dihukum 3 tahun penjara dalam perkara ini.

Dalam pengembangannya, KPK mengendus adanya praktik lancung dalam pengurusan dana perimbangan di daerah lain. Sejumlah kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat lain pun sudah diperiksa. “Ada dugaan kongkalikong yang dilakukan oleh anggota DPR dan pejabat di daerah lain,” kata Febri.

Baca juga: KPK Periksa Ketua PPP Romahurmuziy Sebagai Saksi, Begini Kasusnya

Setelah menjalani pemeriksaan, Romi mengatakan penyidik lebih banyak menggali soal keseharian Puji di partai. Misalnya, pertanyaan ihwal adanya perintah di luar keorganisasian partai yang pernah disampaikan kepada Puji. Namun ia membenarkan bahwa penyidik mencecarnya dengan pertanyaan seputar penggeledahan di rumah Puji.

Ketum PPP Romahurmuziy membantah mengetahui soal asal-usul duit Rp 1,4 miliar yang disita penyidik dari rumah wakil bendahara umum partainya. “Saya memang tidak tahu karena yang bersangkutan menjalankan bisnis di luar urusan partai,” ucapnya. Ihwal hubungannya dengan Yaya Purnomo, Romi mengatakan tidak mengenal Yaya.






Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

35 menit lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

1 jam lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.


Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

1 jam lalu

Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

Setahun lalu, 57 pegawai KPK dipecat karena dianggap tidak lolosTWK. Pertisiwa ini pun dikenal sebagai G30S TWK.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

12 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

15 jam lalu

KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

16 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

17 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

17 jam lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

19 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

23 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.